Repelita Yerusalem - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini sedang menghadapi tekanan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tiga front sekaligus yaitu pengadilan internasional, pengadilan domestik, dan gelombang protes jalanan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Netanyahu akan jatuh, tetapi dari arah mana pukulan telak itu pertama kali datang menghantam dirinya.
ADVERTISEMENT
Langkah paling dramatis datang dari Den Haag, Belanda, ketika pada 2 April 2026, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi mengeluarkan surat peran penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant.
ICC menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant diduga kuat melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza sejak serangan balasan Israel pasca 7 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.
"Majelis menganggap bahwa perilaku serupa dengan yang disebutkan dalam surat peran tampaknya masih berlangsung," tulis ICC dalam pernyataan resminya.
Dengan keputusan ini, 124 negara anggota ICC kini memiliki kewajiban hukum untuk menangkap Netanyahu jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Netanyahu mengajukan banding atas surat peran ini dengan berargumen bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi karena Palestina bukanlah negara berdaulat.
Namun upaya ini kandas karena pada Oktober 2025, Kamar Banding ICC secara tegas menolak banding Israel.
"Materi yang diajukan Israel bukanlah masalah yang dapat diajukan banding," tegas pengadilan.
Jika tekanan internasional terasa berat, tekanan domestik tak kalah mencekik karena Netanyahu masih harus berjuang di meja hijau untuk kasus korupsi yang menjeratnya.
Kasus ini terbagi menjadi tiga skandal besar yaitu Kasus 1000 di mana Netanyahu dan istrinya dituduh menerima suap barang mewah senilai lebih dari 260 ribu dolar AS.
Kasus 2000 mencatat Netanyahu dituduh berupaya mengatur pemberitaan menguntungkan dari surat kabar Yedioth Ahronoth.
Sedangkan Kasus 4000 menuduh Netanyahu memberikan keringanan regulasi senilai ratusan juta dolar kepada perusahaan telekomunikasi Bezeq.
Selama bertahun-tahun, tim pengacara Netanyahu selalu berusaha menunda persidangan dengan alasan perang mulai dari Gaza, Lebanon, hingga konflik melawan Iran.
Baru-baru ini, Pengadilan Negeri Yerusalem sempat menunda sidang setelah Netanyahu meminta jeda dengan dukungan dari Presiden AS Donald Trump.
Trump bahkan menyebut kasus ini sebagai pemburuan penyihir dan menyerukan agar segera dibatalkan.
Namun dalam kesempatan lain, hakim menolak mentah-mentah permintaan penundaan Netanyahu.
"Permintaan dalam bentuknya saat ini tidak memberikan dasar atau justifikasi rinci untuk pembatalan sidang," tegas pengadilan.
Kini tekanan juga datang dari bawah karena ribuan warga Israel sudah lelah dan kembali membanjiri jalan-jalan di Yerusalem, Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada Desember 2025.
Mereka tidak hanya menuntut Netanyahu mundur, tetapi juga menuntut agar ia dipenjara.
Api demonstrasi ini dipicu oleh kegagalan intelijen Israel pada serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel.
Ronen Bar, mantan kepala dinas keamanan dalam negeri Shin Bet, melontarkan kritik pedas terkait hal ini.
"Tanpa menyelidiki seluruh sistem, kita akan mengutuk seluruh bangsa Israel untuk menunggu 7 Oktober berikutnya," ujar Bar.
Namun Netanyahu menolak membentuk komite investigasi resmi dan hanya setuju membentuk komite independen yang tidak resmi.
Meski tekanan datang silih berganti, Netanyahu tetap menunjukkan taringnya dengan memberikan peringatan keras di tengah gencatan senjata yang rapuh dengan Iran.
"Kami masih memiliki tujuan yang harus diselesaikan, dan kami akan mencapainya baik melalui kesepakatan maupun melalui perang kembali. Jari kami tetap berada di pelatuk," ujar Netanyahu dalam pidato televisinya pada 8 April 2026.
Ia juga menyebut Iran saat ini berada dalam kondisi babak belur dan lebih lemah dari sebelumnya.
Namun pernyataan nekat ini justru membuat banyak pengamat khawatir karena Netanyahu terlihat siap memicu perang baru untuk tetap berkuasa.
Di sisi lain, kekacauan juga terjadi di lingkaran dalamnya ketika Netanyahu memecat kepala stafnya Ziv Agmon karena diduga membuat pernyataan rasis.
Mempertanyakan apakah Netanyahu akan dipenjara bukan lagi pertanyaan mungkin, tetapi kapan dan dari arah mana.
Dari sisi ICC, ia tidak bisa bepergian dengan bebas ke 124 negara anggota.
Dari sisi hukum domestik, meskipun tertunda, sidang korupsi tetap berjalan.
Dan dari sisi rakyat, amarah publik terus memuncak dan menuntut pertanggungjawaban.
Namun Netanyahu adalah ahli bertahan yang telah membuktikan berkali-kali mampu memanfaatkan ketegangan keamanan untuk menunda proses hukum.
Satu hal yang pasti, selama masih ada konflik dan selama bom masih berjatuhan, Netanyahu akan terus menggunakan kartu perang sebagai tameng.
Hanya saja, bagi ribuan demonstran di Tel Aviv dan para jaksa di Den Haag, tameng itu mulai terlihat rapuh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
