Repelita [Jakarta] - Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi, memperingatkan para kepala daerah agar tidak menjalankan politik praktis yang merugikan stabilitas pemerintahan nasional.
Ia menegaskan bahwa posisi kepala daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang puncaknya berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Peringatan ini disampaikan menyusul adanya indikasi sejumlah pemerintah daerah yang diduga memanfaatkan aparatur sipil negara untuk melawan kebijakan pemerintah pusat.
"Kita bukan negara oposisi ya yang mengenal pemisahan partai politik dengan pemerintahan dalam praktek pemerintahan. Demokrasi kita mengenal demokrasi Pancasila dalam bentuk musyawarah mufakat seperti dalam sila ke-5 Pancasila," ujar Muslim, Senin (7/7/2026).
"Sistem ketatanegaraan kita adalah pemerintahan nasional dengan sistem pemerintahan presidensil. Jadi kita tidak mengenal pemisahan dalam sistem pemerintahan. Adapun sistem otonomi itu bagian dari sistem pemerintahan nasional di mana ada kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah," jelasnya.
Muslim menuding adanya gerakan terselubung di tubuh kabinet yang berupaya menggagalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tangan-tangan kepala daerah.
"Secara umum saya membaca dinamika politik di tingkat nasional yang kurang sehat. Ada menteri atau unsur-unsur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak solid bahkan melakukan gerakan klandestein, merecoki Presiden dari dalam melalui tangan-tangan kepala daerah," bebernya.
"Jadi program MBG ini nampaknya tidak didukung menteri karena mungkin pikirnya merecoki rezeki mereka di anggaran yang kena efisiensi. Jadi diduga mereka main pakai tangan kepala daerah dengan melakukan gerakan oposisional terhadap kebijakan MBG," tandasnya.
Muslim juga mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas dalam menjamin kepastian hukum atas setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
Ia meluruskan polemik soal isu gagal bayar gaji ASN dan P3K yang sempat digaungkan oleh sejumlah kepala daerah.
"Gaji ASN dan P3K telah ditetapkan dan ditransfer pemerintah melalui DAU. Sehingga tidak bisa ada gerakan lagi yang mengusung isu gaji P3K," pungkasnya.
"Itu prinsip bernegara dalam sistem pemerintahan nasional. Jadi pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah yang dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kebijakan Presiden adalah kebijakan pemerintah yang wajib didukung dan dilaksanakan pemerintah daerah."
Pernyataan Muslim Arbi ini muncul di tengah memanasnya isu efisiensi anggaran dan polemik gaji PPPK di sejumlah daerah, termasuk Maluku Utara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
