Repelita Jakarta - Pemerintah didesak menyiapkan skenario darurat penyelenggaraan haji 2026 termasuk opsi peniadaan ibadah haji jika konflik di Timur Tengah semakin meluas, yang berpotensi membuat dana jemaah hangus atau dikembalikan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar meminta pemerintah menyiapkan tiga skenario, dimana skenario pertama adalah keberangkatan tetap dilaksanakan dengan mitigasi jalur udara dan evakuasi darurat.
ADVERTISEMENT
Skenario kedua adalah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah meskipun Arab Saudi tetap membuka haji, sehingga pemerintah harus bernegosiasi agar biaya layanan yang telah dibayarkan tidak hangus.
Skenario ketiga adalah apabila Arab Saudi menutup penyelenggaraan haji, maka Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah dan pemerintah diminta memastikan seluruh dana yang telah dibayarkan dapat dikembalikan secara utuh kepada jemaah.
"Kami meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan keadaan darurat, termasuk apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ansory saat rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.
Ansory juga menekankan pentingnya sosialisasi intensif kepada calon jemaah haji mengenai berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi, sehingga jemaah mendapatkan kepastian informasi dan tidak menimbulkan keresahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
