Repelita [Jakarta] - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memberikan imbauan kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak menyetarakan kuantitas perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin pada era terdahulu.
Dirinya menekankan bahwa konjungtur serta tantangan riil yang tengah dihadapi oleh jajaran kabinet pemerintahan saat ini berada pada dimensi yang sangat kontras, baik dari aspek perpolitikan maupun stabilitas finansial domestik.
ADVERTISEMENT
“Kalau jangan bandingannya Presiden dulu itu cuma sekian kali, Presiden sekarang sekian kali. Nggak bisa seperti itu. Situasinya pun berbeda,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3/6/2026.
Pucuk pimpinan KSP tersebut menilai bahwa nakhoda pemerintahan saat ini dibebani oleh akumulasi persoalan yang jauh lebih pelik, termasuk di antaranya mengenai tumpukan utang luar negeri warisan masa lampau yang melonjak signifikan.
“Presiden sekarang menjabat dengan situasi politik demikian, utang sudah sekian banyak. Berbeda dengan dulu, mungkin Pak Jokowi pas menjabat utang cuma Rp2.000 triliun, Pak Prabowo ditinggalkan utang Rp8.000 triliun. Nah beda lah,” ujarnya.
Mantan Panglima Jenderal ini juga memaparkan bahwa saat ini Kepala Negara sedang berfokus mengekselerasi realisasi program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
Langkah tersebut sekaligus diambil demi membenahi arah kebijakan strategis nasional yang dinilai sempat melenceng lantaran lebih banyak memberikan profit bagi segelintir kelompok pengusaha hitam.
“Saya yakin beliau banyak program-program positif yang harus segera dituntaskan. Banyak hal yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak oligarki untuk kepentingan kelompok pribadinya, beliau ingin meluruskan dan itu dialihkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, rentetan kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal perihal frekuensi kunjungan internasional Presiden dipandang sebagai dinamika yang wajar dalam koridor demokrasi kebangsaan.
“Ya kritikan itu boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga. Saya menghormati dan menghargai apa yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal,” ucapnya.
Kendati demikian, Dudung menyuarakan pandangan bahwa misi diplomasi luar negeri yang dilakoni oleh Kepala Negara memiliki esensi krusial yang tidak mungkin digantikan sekadar lewat pemanfaatan ruang rapat virtual ataupun panggilan video.
Dirinya memperjelas bahwa terdapat sejumlah klasifikasi pembahasan kenegaraan yang bersifat sangat sensitif serta memerlukan proteksi kerahasiaan tingkat tinggi sehingga mengharuskan terjadinya interaksi langsung antarpemimpin dunia.
“Dengan telepon kita nggak bisa. Ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata,” lanjutnya.
Maka dari itu, pihak Istana meyakini bahwa seluruh agenda keberangkatan internasional Presiden telah melewati proses pengkajian yang saksama serta memiliki proyeksi capaian yang konkret bagi eksistensi kedaulatan bangsa di mata internasional.
“Sekelas presiden ke luar negeri itu pasti ada izin, ada maksud dan tujuan. Ada hal-hal yang lebih strategis yang menurut saya memang mengharuskan bapak presiden berangkat,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
