Repelita [Jakarta] - Polemik mengenai keabsahan dokumen tanda kelulusan mantan Kepala Negara kembali mencuat ke ruang publik seiring munculnya tuntutan transparansi atas ratusan berkas pembuktian hukum di persidangan.
Proses hukum yang tengah bergulir dinilai memiliki sejumlah keganjilan lantaran adanya pembatasan akses informasi krusial yang semestinya dapat diketahui secara terbuka oleh pihak yang berperkara.
ADVERTISEMENT
Kesaksian mengenai ketertutupan dokumen riset administrasi tersebut dibeberkan dalam sebuah wawancara media yang disiarkan secara digital melalui saluran YouTube resmi milik @officialokezone.
Narasumber menilai penanganan kasus dokumen akademik tokoh asal Solo ini berjalan tidak lazim jika dibandingkan dengan asas hukum pembuktian pidana pada umumnya.
Politisi muda, Mikhael Sinaga, menyampaikan keheranannya atas tertutupnya rincian ratusan berkas sitaan kepolisian dari universitas negeri ternama dengan melayangkan komentar "ada enggak perkara lain di dunia ini yang tersangkanya enggak boleh tahu buktinya apa itu sebenarnya kayak sebelumnya Pak Mahmud MD juga kita pernah bilang ya iya ketika ini mau masuk proses hukum ya harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu gitu".
Lebih lanjut, ia memaparkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang struktural dari sekelompok purnawirawan perwira tinggi militer yang dinilai ikut melakukan intervensi terhadap independensi jalannya persidangan sipil.
Upaya hukum yang berlarut-larut tersebut dituding sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi menjaga ritme kegaduhan politik di ruang siber melalui penerbitan buku investigasi independen.
Ia menepis anggapan adanya korelasi pendanaan jumbo dari kelompok eksternal tertentu di balik pencetakan buku bertajuk ijazah tersebut dengan mengklarifikasi bahwa "didanai sendiri oleh Dr bonatua Silalahi karena beliau itu kan ee dosen juga ya saya enggak mau sebut di manah ee itu urusan beliau iya kampusnya dia dosen peneliti juga dan dia melakukan penelitian seperti ini bukan ini doang bukan gara-gara kasus ijazah dia jadi peneliti ujuk-ujuk gitu loh".
Pemerintah baru di bawah komando Presiden Prabowo Subianto didesak untuk tetap menjaga netralitas jajaran aparat penegak hukum serta menjamin kepastian keadilan tanpa terpengaruh oleh arus tekanan opini massa.
Langkah verifikasi menyeluruh terhadap rekam jejak akademik seluruh pejabat publik dinilai perlu dicontoh dari kebijakan negara maju guna memutus spekulasi liar serta menjaga wibawa luhur institusi ketatanegaraan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
