Repelita [Jakarta] - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan Iman Zanatul Haeri membeberkan deretan masalah pendidikan yang dinilainya amat mendesak untuk ditangani pemerintah.
Dalam keterangan pers seusai rapat perdana Kabinet Bayangan, Iman menyoroti pola pembuatan regulasi di ranah pendidikan yang dinilainya tidak matang.
ADVERTISEMENT
Ia menyindir mekanisme penyusunan regulasi yang kerap diterapkan tanpa melalui proses analisis data yang komprehensif sejak awal.
"Kebijakan-kebijakan pendidikan yang kita lihat memang kecenderungannya patut diduga dari wangsit ya," ujar Iman pada Kamis (30/7/2026).
"Karena kebijakannya baru muncul dan evaluasinya baru belakangan dan baru dihitung setelah pasca kejadian," tambahnya.
Iman turut menyoroti dinamika sosial di Bali mengenai seorang anak yang menangis akibat kendala ekonomi keluarganya.
"Yang pertama secara darurat ya yang harus cepat kita tanggapi adalah kejadian anak di Bali menangis karena orang tuanya pulih paling ayam gitu ya," ucapnya.
Menurut pandangannya, persoalan tersebut menuntut kolaborasi antarlembaga seperti KPAI, Kemendikdasmen, hingga Kementerian Kebudayaan agar tidak terulang.
"Tidak hanya kejadian tapi pasca kejadian meskipun ini adalah isu ekonomi dan sosial tapi pendidikan dan kebudayaan punya kontribusi untuk mencegah ini ke depan," imbuhnya.
Di sisi lain, Iman mendesak agar keberadaan aparat pertahanan di lingkungan institusi pendidikan segera ditarik keluar.
"Yang kedua yang darurat untuk kita atasi terlebih dahulu adalah mungkin ya empat kementerian ini harus merekomendasikan kepada presiden agar menarik mundur semua unsur-unsur militer, tentara ke dalam sekolah-sekolah universitas di Indonesia," tegasnya.
Ia juga meminta dilakukannya peninjauan ulang terhadap berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan.
"Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, URI dan semua program-program yang berkaitan dan ini juga mengambil lahan sekolah seperti Koperasi Merah Putih, KDMP dan juga menghentikan," Iman menuturkan.
Bahkan, ia merekomendasikan penundaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga terbitnya penetapan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
"Sementara MBG sampai keluar keputusan MK. Jadi itu yang darurat dilakukan supaya dunia pendidikan bisa menghala nafas," jelasnya.
Pada bagian akhir, Iman mendorong dilakukannya penataan ulang alokasi anggaran agar benar-benar menyasar kebutuhan pokok murid di seluruh tahapan sekolah.
"Yang terakhir adalah anggarannya. Ini juga harus ada refocusing anggaran dikembalikan kepada hal yang substantif seperti kepentingan anak, murid, biaya pendidikan dari tingkat menengah, dasar dan juga tinggi," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
