Repelita [Jakarta] - Praktik rangkap jabatan yang dijalankan oleh 25 wakil menteri sebagai komisaris pada sejumlah BUMN mendapat sorotan tajam dari publik.
Reza Sudrajat, sosok guru honorer yang tengah menggugat kebijakan makan siang gratis ke Mahkamah Konstitusi, melayangkan kritik pedas terhadap fenomena ini.
ADVERTISEMENT
Dalam pandangannya, kesenjangan antara kemewahan yang dinikmati para pejabat dengan realitas kehidupan tenaga pendidik di lapangan sangatlah mencolok.
Melalui media sosial X, Senin (29/6/2026), ia mempertanyakan keadilan dari kebijakan yang membiarkan para pejabat mengemban dua posisi strategis sekaligus."Bagaimana bisa para pejabat ini hidup bermewah-mewah dengan rangkap jabatan sebagai komisaris," tulisnya.
Reza menekankan bahwa kondisi ini kontras dengan nasib ribuan tenaga pendidikan dan kesehatan yang gajinya bahkan tidak memenuhi standar kelayakan ekonomi.
"Di saat tenaga pendidikan dan kesehatan hidup di bawah upah minimum kabupaten/kota, bahkan banyak yang hidupnya melarat," tegasnya.
Ia mempertanyakan moralitas serta integritas para pejabat yang tidak sungkan menerima jabatan tambahan saat masih memangku amanah sebagai wakil menteri.
"Apakah pejabat yang rangkap jabatan ini sudah tidak punya malu?" imbuhnya.
Daftar 25 wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris mencakup berbagai nama strategis yang tersebar di sektor energi, perbankan, hingga telekomunikasi.
Di antaranya terdapat Sudaryono yang menjabat di Pupuk Indonesia, Giring Ganesha di GMF AeroAsia, serta Angga Raka Prabowo di Telkom.
Selain itu, terdapat pula nama-nama seperti Fahri Hamzah di BTN, Suahasil Nazara di PLN, serta Veronica Tan yang bertugas di Citilink.
Fenomena akumulasi jabatan ini pun kini menjadi diskursus hangat mengenai etika pemerintahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok