Repelita Jakarta - Sepotong kalimat yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono di Kompleks Istana pada Rabu (22/4/2026) tidak saja mengundang pertanyaan besar dari publik tetapi menurut PLE Priatna, Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta sekaligus analis politik luar negeri RI dan pemerhati geopolitik, pernyataan tersebut justru mengungkap pemahaman yang keliru mengenai hukum laut internasional .
"Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya freedom of navigation patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru," kata Menlu Sugiono ketika ditanya mengenai aktivitas kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, sebuah pernyataan yang langsung mendapat sorotan tajam dari para pakar hukum laut .
ADVERTISEMENT
Menurut analisis PLE Priatna yang juga Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta, kapal asing apalagi kapal perang yang melintas sebenarnya melakukan dua pekerjaan sekaligus yaitu melewati secara damai tapi juga melakukan aktivitas patroli yang tidak diatur dalam UNCLOS .
Namun Menteri Luar Negeri Sugiono tampak memberikan penjelasan bahwa aktivitas tersebut adalah hal yang biasa dan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia, sebuah pandangan yang dinilai PLE Priatna sangat mengkhawatirkan .
Dalam operasionalisasi pasal-pasal United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi Indonesia, tegas PLE Priatna, tidak dikenal istilah "free navigation patrol" sebagai sebuah rezim hukum yang sah .
PLE Priatna yang merupakan pemerhati geopolitik senior menegaskan bahwa meskipun istilah tersebut membonceng tafsiran freedom of navigation sekalipun, kapal asing semisal USS Miguel Keith tidak memiliki hak lintas sekaligus otoritas untuk ikut-ikutan secara sukarela melakukan patroli di Selat Malaka .
Menteri Luar Negeri Sugiono yang notabene adalah diplomat karier, menurut PLE Priatna, pasti lebih memahami fakta bahwa empat negara ASEAN sejak tahun 2004 telah mengelola aktivitas Patroli Laut Selat Malaka (MSSP) secara bersama-sama .
Keempat negara tersebut juga mengelola Patroli Udara Maritim Gabungan bernama "Mata di Langit" (EiS) serta Kelompok Pertukaran Intelijen (IEG) di kawasan selat yang sangat strategis tersebut, tambah analis politik luar negeri RI itu .
Dalam ketiga mekanisme kerja sama tersebut, tegas PLE Priatna, tidak ada kapal atau pesawat asing manapun yang diizinkan untuk melakukan aktivitas patroli di wilayah perairan Selat Malaka .
Bahkan Patroli Udara Maritim Gabungan EiS yang cukup unik tidak melibatkan pesawat terpisah dari masing-masing negara yang berpatroli di sepanjang selat menurut pengamatan PLE Priatna .
Para pejabat dari keempat negara yakni Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand menaiki pesawat yang sama untuk melakukan patroli bersama di udara, sebuah fakta yang menunjukkan tingginya koordinasi regional .
Menjaga marwah kedaulatan negara pantai untuk melindungi wilayah dari aktivitas pelanggaran lintas, mencegah perompakan bersenjata di laut, dan juga mengatur keselamatan pelayaran Selat Malaka adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar, tegas PLE Priatna .
Tidak kah dari rangkaian fakta hukum tersebut, tanya PLE Priatna, bisa dipastikan bahwa kapal perang asing ini melakukan pelanggaran kedaulatan negara pantai dengan melintas sambil melakukan gunboat diplomacy berikut kegiatan patroli terselubung di sepanjang selat Malaka .
Dari ujung ke ujung Selat Malaka, jarak tempuh hingga mencapai titik kota Singapura itu sepanjang 990 kilometer yang cukup jauh untuk dilayari, catat pemerhati geopolitik itu .
Kapal tanker dan kapal kargo komersial baru merasa terbebas dari tekanan psikologis setelah kapal perang asing menjauh pergi ke kawasan Laut China Selatan yang lebih luas menurut analisis PLE Priatna .
Jarak yang cukup jauh dan memakan waktu lebih dari tiga jam berlayar tersebut membuat para nahkoda kapal tanker atau kargo komersial was-was dan cemas beriringan dengan kapal perang berbendera Amerika Serikat .
Pelayaran kapal perang USS Miguel Keith yang terjadi di tengah perang besar antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak bisa tidak adalah refleksi nyata dari aktivitas gunboat diplomacy atau diplomasi kapal perang AS di Selat Malaka menurut pandangan PLE Priatna .
USS Miguel Keith yang tergolong sebagai kapal komando terapung memiliki fasilitas canggih untuk helikopter, perahu kecil serbu, dan akomodasi pasukan dalam jumlah besar, papar Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta itu .
Kapal perang ini beroperasi di bawah komando Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat dan berbasis di negara sekutu Jepang untuk mengawasi kawasan Asia Pasifik .
Dalam situasi perang besar yang sedang berkecamuk di kawasan Timur Tengah, rezim freedom of navigation dan innocent passage tidak boleh menjadi dalih bagi AS untuk memberi lintas sebebas-bebasnya bagi kapal perangnya menurut tegas PLE Priatna .
Terlebih bagi AS yang merupakan salah satu pihak yang sedang berperang, membonceng kebebasan lintas tersebut sambil melakukan provokasi militer hanya akan memicu instabilitas baru di Selat Malaka dan kawasan ASEAN secara lebih luas .
Indonesia bersama Malaysia, Singapura dan juga Thailand saatnya tidak boleh lagi membiarkan manuver AS melakukan gunboat diplomacy terselubung karena praktik semacam itu sangat berbahaya bagi stabilitas regional, tegas PLE Priatna .
Indonesia perlu membuka inisiatif bersama dengan ketiga negara anggota lainnya tersebut guna mendesak AS secara diplomatik demi menjaga stabilitas keamanan kawasan menurut saran analis politik luar negeri RI itu .
Tujuannya adalah agar kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia tetap bebas dari kancah persaingan geopolitik yang tidak perlu .
Freedom of navigation atau kebebasan lintas dan kegiatan patroli di lautan adalah dua hal yang berbeda untuk dua entitas kapal yang berbeda pula menurut pemahaman PLE Priatna .
Peruntukan kedua jenis aktivitas tersebut juga seharusnya berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja apalagi digabungkan dalam satu pelayaran yang sama .
Mengutip pernyataan Prof Dr Arie Afriansyah, Guru Besar Hukum Laut Universitas Indonesia, PLE Priatna mengingatkan bahwa hak lintas transit tidak boleh dibaca sebagai kebebasan untuk melakukan apa pun .
Hak itu hanya ada untuk melintas, bukan untuk berhenti seenaknya, bukan untuk berpatroli, bukan untuk menegakkan hukum, bukan untuk melakukan survei, dan bukan untuk mengubah selat menjadi panggung operasi militer yang melampaui tujuan transit .
PLE Priatna yang juga pemerhati geopolitik menegaskan bahwa dasar hukum di situ adalah hak lintas transit, bukan operasi patroli dalam arti penegakan hukum .
Juga bukan istilah lain yang memberi kesan seolah-olah negara pantai sedang mentoleransi tindakan yang lebih luas dari sekadar aktivitas melintas dengan cepat .
Kapal perang asing boleh melintas, tetapi ia tidak boleh memanfaatkan Selat Malaka untuk melakukan tindakan lain yang tidak melekat pada transit yang terus-menerus dan cepat demikian tegas PLE Priatna mengulangi pernyataan Prof Arie .
Ke depan di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang terus meluas hingga mengganggu rantai pasok energi global, proses produksi manufaktur hingga pasokan bahan pangan menjadi sumber instabilitas baru menurut analisis PLE Priatna .
Ancaman tergerusnya kedaulatan negara-negara pantai termasuk Indonesia menjadi risiko serius yang harus diantisipasi sejak dini menurut Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta itu .
Mengutip pernyataan Simon Stiell pada KTT Pertumbuhan Hijau di Brussels bulan April ini, PLE Priatna mengingatkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil telah merampas keamanan dan kedaulatan nasional .
Hal tersebut digantikan dengan kepatuhan dan kenaikan biaya yang berbahaya dan membuat perekonomian rentan terhadap guncangan geopolitik karena tak adanya energi terbarukan yang menjadi penopang kuat kedaulatan .
Belum selesai upaya untuk mengoyak penafsiran freedom of navigation dan innocent passage serta aktivitas militer terselubung di laut, ruang udara Indonesia pun diganggu oleh permintaan blanket overflight dari AS yang sedemikian luasnya menurut pengamatan PLE Priatna .
Posisi geostrategis dan kedaulatan wilayah Republik Indonesia menjadi aset yang sangat penting dan semakin meningkat nilainya di masa depan menurut analis politik luar negeri RI itu .
Kedaulatan wilayah darat, laut dan udara berikut aset sumber daya ekonomi nasional yang dikandungnya semakin meningkat nilai strategisnya di peta geo-stabilitas global yang dinamis .
Oleh sebab itu saatnya Indonesia kembali menegakkan kedaulatan teritorial yang dimiliki menjadi leverage, daya tawar dan daya ungkit dalam peta kestabilan global yang sedang berubah demikian tegas PLE Priatna .
Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump bukan lagi tokoh pemersatu dunia dalam kemajuan perdamaian dan kerja sama internasional menurut pandangan pemerhati geopolitik itu .
Amerika Serikat dan pemerintahan Trump belakangan ini justru menjadi ancaman yang berbahaya bagi kedaulatan teritorial negara-negara di banyak belahan dunia .
Mengelola kewarasan jarak hubungan bilateral dengan Amerika Serikat secara cerdas serta mengurangi eksposur yang mendekatkan diri secara personal pada obsesi politik dan militer Trump adalah cara terbaik menjaga marwah kedaulatan RI menurut saran PLE Priatna .
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya konkret untuk mengembalikan kemurnian politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan utama diplomasi Indonesia demikian pungkas Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta itu .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
