Repelita Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,11 triliun untuk membiayai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026 dengan tingkat serapan yang baru menyentuh angka Rp1,17 triliun hingga akhir Oktober.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerangkan bahwa dana pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tersebut disalurkan melalui tujuh kementerian maupun lembaga terkait.
Salah satu komponen pembiayaan strategis di dalam alokasi tersebut merupakan dana siap pakai yang dikelola langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk merespons kondisi darurat di lapangan.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ungkap Suahasil dalam acara Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.
Di luar pos penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah turut meningkatkan kapasitas dukungan anggaran penanggulangan bencana secara keseluruhan sepanjang tahun 2026.
Dana tersebut difokuskan antara lain untuk mempercepat proses pemulihan wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sempat diterjang bencana alam pada penghujung tahun 2025 lalu.
Suahasil merinci bahwa pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi khusus untuk kawasan Sumatera bagian utara melalui dua skema pembiayaan utama.
Alokasi anggaran tersebut mencakup dana senilai Rp30 triliun guna menjalankan rencana induk rehabilitasi serta rekonstruksi dan ditambah Rp8,5 triliun bagi berbagai kegiatan pendukung lainnya.
“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara, dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026,” kata Suahasil menjelaskan.
Bantuan pembiayaan negara bagi daerah terdampak bencana tersebut tidak hanya bersumber dari pos belanja pemerintah pusat semata.
Pemerintah juga mengucurkan tambahan dana transfer ke daerah senilai Rp10,6 triliun untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Berdasarkan catatan realisasi hingga tanggal 31 Oktober 2026, penyerapan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kawasan Sumatera bagian utara tercatat telah mencapai Rp30,78 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sisa alokasi anggaran sekitar Rp20 triliun yang dijadwalkan untuk segera direalisasikan sepanjang bulan November hingga Desember 2026.
Selain wilayah Sumatera, pemerintah turut menyisihkan dukungan anggaran guna menangani dampak bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah rawan lainnya di tanah air.
Secara keseluruhan, total pagu anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 mencapai nilai Rp59,35 triliun.
Dari keseluruhan pagu tersebut, realisasi belanja negara untuk sektor kebencanaan telah menyentuh angka Rp33,69 triliun hingga per tanggal 10 November 2026.
“Totalnya adalah Rp 59,35 triliun dengan realisasi Rp 33,69 triliun per 10 November,” pungkas Suahasil menutup keterangannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
