Repelita [Jakarta] - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons spontan saat mendengar kabar mengenai penangkapan serta penahanan yang menimpa mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh pihak Kejaksaan Agung.
Purbaya menegaskan bahwa tindakan tegas berupa pemberhentian Dadan dari jabatannya beberapa waktu lalu merupakan murni otoritas penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang didasarkan pada rapor penilaian kinerja.
ADVERTISEMENT
"Oh udah ya? Kasian amat. Barusan ya? Itu keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.
Dirinya mengungkapkan bahwa data evaluasi yang masuk ke meja Presiden merupakan akumulasi dari hasil investigasi berkala yang dijalankan secara sinergis oleh lintas kementerian dan lembaga eksternal.
Menurutnya, pihak Kementerian Keuangan bersama dengan BPKP dan korps Adhyaksa terus berkoordinasi secara intensif dalam melakukan proses sinkronisasi serta pertukaran data mengenai realisasi pengadaan barang di lapangan.
"Kita lihat saja, kita cek harganya seperti apa dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, tapi bukan dari kita saja ya, BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek, jadi kita tukar-tukar data lah," jelas Purbaya.
Implikasi dari temuan penyimpangan tersebut juga memicu langkah strategis dari Presiden Prabowo untuk merasionalisasi pagu anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis pada periode tahun ini.
Purbaya memaparkan bahwa alokasi dana untuk realisasi program pemenuhan gizi nasional tersebut kini disesuaikan menjadi kisaran Rp268 triliun dari proyeksi awal yang sempat menyentuh angka Rp335 triliun.
"Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? Rp260-an triliun kan? Akan berkurang kan? karena ada pemotongan hari segala macam, di bawah itu sedikit mungkin," tegasnya.
Sebagai informasi, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menahan tiga mantan petinggi BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung atas dugaan manipulasi harga pengadaan logistik.
Ketiganya diduga kuat menggelembungkan biaya proyek pengadaan unit motor listrik, sepatu, gawai tablet, hingga fasilitas televisi berukuran besar yang ditujukan untuk menunjang kelancaran program MBG.
“Adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, Jakarta Selatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
