Repelita Jakarta - Wacana konstitusional mengenai syarat administrasi kualifikasi kepemimpinan nasional kembali menjadi perdebatan hangat di ruang publik pasca-adanya putusan perkara hukum dari Mahkamah Konstitusi.
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan sebuah pandangan kritis yang menohok terkait keabsahan dokumen berkas kelulusan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Melalui unggahan rekaman video pada kanal YouTube SAEFUL ZAMAN pada hari Jumat, dirinya menguraikan analisis hukum tata negara mengenai peluang terjadinya mekanisme pemberhentian jabatan secara formal.
Ia menjabarkan pandangan hukum dari mantan ketua lembaga peradilan konstitusi mengenai dua aspek mendasar yang diatur dalam ketentuan hukum tertinggi negara.
"Prof hamdan Zulfa mantan ketua MK dia mengatakan ada due syarat yang memungkinkan Gibran masuk dalam kualifikasi pasal 7A UUD45 7a itu yang untuk pemakulan itu ya pertama dia melakukan perbuatan tercela bahwa proses pencalonan sebagai wapres ada mengandung masalah etik yang serius yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai capres sebagai wapres karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA itu saja sudah cukup" ujar Rocky Gerung dalam tayangan tersebut.
Ketiadaan bukti dokumen otentik yang setingkat dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dinilai dapat menjadi landasan hukum yang memadai bagi fungsi pengawasan parlemen.
Mekanisme penuntasan persoalan administrasi ini dipandang semestinya dapat segera diproses oleh lembaga perwakilan rakyat tanpa harus melewati perdebatan politik berkepanjangan.
Dirinya mengklaim jalan akademis yang dilalui bersangkutan di luar negeri bukan merupakan bagian dari institusi kualifikasi resmi tingkat akhir setempat.
Lembar berkas yang berhasil ditunjukkan dalam proses persidangan dinilai hanya merupakan sebuah dokumen penanda kehadiran serta catatan keikutsertaan akademis belaka.
"karena hanya ada certificate of attendance dan erolment itu artinya sertifikat saja iya kehadiran saja dan nilai-nilainya juga kan ketika hakim MK menanyakan kan di situ jelas ada yang fail ada yang gagal nilainya begitu" tambahnya lagi.
Dirinya pun memberikan sebuah saran moral yang dipandang sebagai langkah yang elegan demi menyudahi eskalasi ketegangan serta percekokan politik di tingkat nasional.
"sangat elegan kalau Gibran bilang saya mengerti bahwa rasio desiden itu artinya saya tidak layak lagi. Tuh kesedaran moral dari Gibran itu yang kita inginkan tuh" ucapnya.
Masyarakat sipil didorong untuk terus memberikan perhatian mendalam kepada lembaga parlemen agar fungsi kontrol konstitusional serta check and balances dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu dinilai krusial guna meredam potensi akumulasi kekecewaan publik meluas serta menjaga stabilitas muruah jalannya kepemimpinan roda pemerintahan baru.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
