Repelita Jakarta - Gelombang kasus keracunan massal yang melanda berbagai wilayah di tanah air memicu tanggapan keras dari koalisi masyarakat pemantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), MBG Watch.
Lembaga tersebut menilai rentetan insiden kesehatan yang merugikan para murid sekolah ini menjadi penanda nyata atas tidak maksimalnya kinerja lembaga penanggung jawab program.
ADVERTISEMENT
Pakar kebijakan kesehatan sekaligus anggota dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, menegaskan bahwa rentetan peristiwa keracunan massal akibat program MBG menjadi bukti yang tidak bisa dibantah atas kegagalan sistemik dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin keamanan pangan bagi para siswa.
Insiden gangguan kesehatan secara massal yang bersumber dari konsumsi menu MBG telah terdeteksi di sejumlah daerah, termasuk wilayah Sidoarjo di Jawa Timur yang mencatatkan korban lebih dari 500 santri dan pelajar.
Kondisi memprihatinkan serupa dilaporkan terjadi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, yang berdampak pada lebih dari 300 murid beserta tenaga pengajar.
Laporan insiden keracunan akibat program MBG juga merebak di wilayah Nganjuk baru-baru ini, melanjutkan rentetan kasus serupa yang sempat mengguncang Kota Solo di Jawa Tengah.
"Jadi kami melihat ini adalah bukti tidak terbantahkan ya, kegagalan sistemik dari tidak mampunya BGN untuk memberikan makanan bergizi untuk anak-anak kita," tegas Isnawati saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2026).
Kelompok MBG Watch turut melayangkan kritik tajam terhadap langkah taktis penanganan yang diterapkan oleh jajaran pemerintah saat ini, lantaran dinilai sekadar bersifat reaktif dan seremonial tanpa berupaya menyelesaikan akar permasalahan terkait pengawasan higienitas makanan.
"Catatan kritis yang kami berikan adalah respons pemerintah sekarang ini hanya seperti gimmick ya, dan sporadis atau reaktif," ujar Isnawati.
Pakar akademisi lulusan doktor dari Leiden University Medical Center (LUMC) Belanda tersebut juga menyoroti wacana penghentian sementara atau pembekuan kegiatan operasional bagi puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah pembekuan operasional tersebut dinilai justru berisiko memicu terjadinya pemborosan dana anggaran negara secara masif apabila ditinjau berdasarkan ketetapan regulasi insentif yang berlaku.
"Berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, bahwa mereka pun meski di-suspend tetap menerima insentif MBG harian ya, atau insentif SPPG harian sebesar Rp 6 juta."
"Karena setelah itu belum ada lagi surat keputusan terbaru yang mengatur tentang insentif ini, itu yang menjadi pemborosan anggaran yang luar biasa potensinya," paparnya.
Hasil penelusuran di tingkat daerah semakin menyingkap fakta lapangan terkait lemahnya fungsi kontrol terhadap legalitas pendirian unit penyedia sajian pangan.
"Ada 170 SPPG ya di Sidoarjo ini dan ada 31 yang tidak punya izin. Itu kan membuktikan tidak seriusnya dari BGN melaksanakan program ini dengan anggaran ratusan juta itu," kata Isnawati.
Menyadari tingginya potensi bahaya terhadap keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah, MBG Watch mendorong para orang tua murid agar berani mengambil sikap tegas melalui pemanfaatan prosedur resmi penolakan paket MBG apabila merasa ragu akan mutu serta kebersihan hidangan.
"Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat kalau bisa ke orang tua menolak anaknya menjadi penerima manfaat, ada prosedurnya, jika memang merasa bahwa MBG ini terlalu riskan ataupun tidak mampu memenuhi gizi anak-anak mereka," ungkap Isnawati.
Melihat berbagai dinamika yang terjadi, organisasi MBG Watch mendesak pihak berwenang melakukan perombakan total terhadap pola distribusi terpusat yang dikelola BGN dan menyerahkan kembali mekanisme penyaluran gizi melalui pendekatan berbasis komunitas maupun program kesehatan yang sudah berjalan sebelumnya.
"Harapannya memang kami tidak sepakat ya dengan adanya skema tata kelola pemberian gizi dengan MBG ini yang dilakukan oleh BGN karena mereka gagal melakukannya."
"Kembalikan intervensi gizi seperti yang sudah ada, ataupun yang existing program, tapi memang perlu perbaikan, penguatan, dan strategi yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.
Sementara itu, perkembangan terbaru dari kasus keracunan di Kabupaten Sidoarjo mengungkap temuan krusial yang dibeberkan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, seusai peristiwa yang menimpa 566 santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hakim pada Selasa (1/9/2026).
Penyaluran paket makanan di lokasi tersebut diketahui berasal dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, yang saat ini seluruh kegiatan operasionalnya telah dihentikan sementara.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Subandi mendapati fakta bahwa pihak pengelola SPPG Kalitengah tidak menjalankan kewajiban pengawasan secara rutin setiap hari di lokasi pengolahan makanan.
Subandi membeberkan bahwa pemilik tempat penyedia makanan tersebut hanya datang berkunjung satu kali dalam seminggu lantaran berdomisili di luar daerah.
"Apalagi pemiliknya SPPG-nya ada juga saya tanya 'bapak tinggal di mana?' (Pemilik SPPG menjawab) 'Saya tinggal di Malang', 'kalau tinggal di Malang, bagaimana pengawasannya?' 'Kadang saya seminggu sekali ke sini'. Nah seperti ini kan nggak boleh," katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (2/9/2026).
Pihak pemerintah daerah juga mengungkap kenyataan bahwa mayoritas santri di Ponpes Mambaul Hakim sebenarnya sudah enggan menerima sajian paket MBG, yang mana penolakan tersebut turut didukung penuh oleh para orang tua murid.
"Karena ini yang disampaikan oleh pemilik pondok pesantren, anak-anak itu sudah nggak mau nerima makan seperti itu. Orang tua santri juga menolak," jelasnya.
Temuan lain yang tidak kalah krusial adalah ditemukannya indikasi pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) penyajian makanan oleh dapur penyedia MBG di SPPG Kalitengah.
Ketentuan aturan yang berlaku menetapkan batas maksimal konsumsi hidangan MBG adalah empat jam sejak pertama kali didistribusikan ke penerima manfaat.
Namun pada peristiwa keracunan di Ponpes Mambaul Hakim, pengiriman makanan baru tiba di tempat tujuan sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.
Padahal proses pengolahan dan memasak bahan makanan telah dimulai sejak tengah malam pukul 00.00 WIB pada hari Selasa, kemudian penyiapan kemasan baru rampung pada pukul 05.30 WIB.
"Kan masak dilakukan jam 12 (malam), kalau jam 12 terus pengiriman sampai jam 1 (siang), itu basi apa nggak? Makannya kita pertanyakan tadi kepada pengawas di sana. Jawabannya mereka tidak bisa menjawab," jelas Subandi.
Di sisi lain, laporan perkembangan kasus keracunan di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, mencatatkan peningkatan jumlah warga serta pelajar yang mengalami keluhan kesehatan hingga mencapai 334 orang.
Data terkini yang dirilis oleh Camat Palupuh, Nong Rianto Dt. Maruhun, menunjukkan angka korban terdampak yang terus bertambah pada Rabu (2/9/2026).
Rincian keseluruhan korban keracunan di daerah tersebut mencakup 274 murid Sekolah Dasar dari berbagai sekolah di wilayah Palupuh serta 19 orang guru SD.
"Kemudian 40 siswa dari SMPN 1 Palupuh, dan dua orang guru sekolah tersebut," ucapnya saat dikonfirmasi.
Para warga dan siswa yang mengalami gangguan kesehatan langsung dilarikan ke Puskesmas Palupuh serta fasilitas rumah sakit terdekat di Kota Bukittinggi guna mendapatkan perawatan medis secara intensif.
Meskipun demikian, pihak pemerintah kecamatan menyatakan belum dapat memberikan kepastian mutlak mengenai penyebab utama musibah keracunan massal tersebut, apakah murni disebabkan oleh santapan MBG atau faktor lain.
"Kita belum bida memastikan karena mengonsumsi MBG, tapi 334 orang data yang kita menghimpun memang keracunan sejak kemarin," pungkasnya.
Gejala klinis yang dirasakan oleh para korban di lapangan sangat bervariasi, mulai dari pusing kepala, mual, rasa ingin muntah, hingga penderitaan diare.
Guna memastikan penanganan berjalan cepat, pihak kecamatan telah mengerahkan jajaran petugas untuk memantau langsung kondisi para korban di lapangan secara berkala.
"Ada yang mual, muntah, pusing hingga diare, kita sudah utus tim untuk meninjau ke lapangan," tambahnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
