Repelita Jakarta - Pengamat politik Ray Rangkuti mengimbau gabungan elemen masyarakat sipil untuk mendatangi kantor fraksi-fraksi di DPR RI guna melayangkan tuntutan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket.
Langkah mendatangi anggota dewan tersebut dipandang penting guna menindaklanjuti temuan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana disiarkan dalam tayangan kanal YouTube @OfficialiNews pada Rabu, 7 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Ray Rangkuti menilai penggunaan instrumen Hak Angket serta pembentukan Pansus di DPR merupakan panggung konstitusional paling resmi dan transparan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah yang dimilikinya di hadapan publik.
Menurut pandangannya, pengujian di gedung parlemen Senayan dapat mengakhiri simpang siur serta polemik hukum yang selama ini terus bergulir di tengah masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa apabila seluruh persyaratan administratif pendidikan tersebut memang dapat dibuktikan secara sah dan transparan, maka persoalan politik yang menyudutkan Gibran dipastikan akan selesai dengan sendirinya.
"Ray Rangkuti Tantang Polemik Ijazah Gibran Berlanjut di DPR: Kalau Bisa Dibuktikan, Selesai," ujar Ray Rangkuti dalam siaran program Rakyat Bersuara yang diunggah saluran YouTube @OfficialiNews pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Gagasan mengenai perlunya panggung parlemen tersebut memicu tanggapan keras dari Ketua Umum Militan Gibran Andi Azwan yang menuding Ray Rangkuti bertindak sebagai provokator pemakzulan.
Andi menilai narasi yang dibangun oleh Ray Rangkuti sejak awal konsisten mengglorifikasikan wacana pemberhentian wakil presiden di ruang publik.
"Jelas (provokator), kalau ini kan dia (Ray Rangkuti) selalu mengglorifikasikan itu. Dia awalnya itu adalah pemakzulan," tegas Andi Azwan saat menyampaikan sanggahannya dalam tayangan YouTube @OfficialiNews tanggal 7 Oktober 2026.
Menanggapi tudingan provokator tersebut, Ray Rangkuti menekankan bahwa usulannya untuk membuka forum DPR sejatinya justru memberikan ruang adil bagi Gibran guna melakukan klarifikasi secara terbuka.
Rencana aksi mendatangi fraksi parlemen oleh koalisi masyarakat sipil diharapkan menjadi dorongan politik nyata agar para wakil rakyat segera merespons temuan Mahkamah Konstitusi secara adil dan akuntabel.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
