Repelita Jakarta - Pengamat ekonomi dan geopolitik Mardigu Wowiek Prasantyo mengulas kaitan antara rentetan serangan siber global dengan kebijakan digitalisasi sistem keuangan nasional dalam tayangan kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu pada Sabtu (14/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam pemaparannya, sosok yang akrab disapa Bossman Mardigu tersebut menyoroti fenomena bungkamnya para pejabat puncak sektor keuangan saat sejumlah lembaga pembiayaan hingga infrastruktur sistem pembayaran nasional dihantam badai peretasan masif.
Ia mengajak publik menggunakan nalar kritis untuk melihat kemungkinan bahwa kekacauan siber tersebut sengaja dikondisikan guna memaksa penerapan sentralisasi total dan peluncuran mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
"Sebuah serangan cyber berskala besar dirancang bertindak sebagai pandemi digital yang akan mengubah cara dunia bertransaksi persis seperti pandemi fisik mengubah cara dunia bekerja," ujar Mardigu Wowiek.
Mardigu memaparkan data peristiwa yang disebutnya sebagai Black Oktober pada 21 Oktober 2026 ketika pemerintah dan korporasi besar dunia terpaksa mematikan situs resmi mereka akibat temuan celah keamanan kritis pada bahasa pemrograman PHP yang dijuluki PHP2 Shell.
Celah berbahaya yang ditemukan menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) tersebut memicu peringatan darurat dari lembaga intelijen NSA Amerika Serikat serta membuat platform raksasa seperti Wikipedia hingga GitLab melakukan perbaikan darurat.
Menurut analisisnya, mutasi teknologi AI menjadi peretas otomatis yang mampu menjebol sistem pertahanan dalam hitungan jam bahkan mulai mengancam keamanan enkripsi mata uang kripto serta perbankan konvensional.
Mardigu kemudian menarik benang merah peristiwa siber global tersebut dengan kebijakan domestik pemerintah Indonesia yang diumumkan pada 13 Oktober 2026 terkait rencana pembagian telepon genggam gratis kepada masyarakat.
Ia mencatat bahwa ponsel gratis yang didanai anggaran sebesar 3,8 triliun rupiah untuk target eksekusi tahun 2027 itu dilengkapi rekening digital tunggal bagi penyaluran bantuan sosial dan ditopang penugasan bank pelat merah BRI serta BSI.
Kebijakan tersebut dinilai beriringan dengan langkah Bank Indonesia sejak 1 Oktober 2026 yang menggratiskan biaya transaksi QRIS menjadi nol persen untuk nominal tertentu demi menjangkau aktivitas ekonomi informal.
"HP gratis untuk semua warga plus rekening digital bansos wajib plus QRIS gratis 0% sebuah gambaran besar yang utuh mulai terlihat jelas di depan mata kita semua, kepingan ini sering dirangkai menjadi satu narasi besar bernama Great Financial Reset," tegas Mardigu.
Ia menyimpulkan bahwa rangkaian krisis siber dan percepatan infrastruktur pembayaran digital tersebut mengarah pada sistem uang terprogram di mana setiap transaksi warga dapat dilacak dan dikendalikan secara langsung.
"Setelah COVID mengubah cara kita bekerja pandemi cyber akan mengubah cara kita megang uang," pungkas Mardigu Wowiek menutup penjelasannya(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
