Berita, Nasional

Mardigu Wowiek Jelaskan Landasan Hukum Pengerahan Ribuan Personel TNI ke Jakarta Terkait Dugaan Makar Penyadapan Presiden

Repelita.net

18 November 2026 22:54 WIB • 79 view

Mardigu Wowiek Jelaskan Landasan Hukum Pengerahan Ribuan Personel TNI ke Jakarta Terkait Dugaan Makar Penyadapan Presiden
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pengamat geopolitik dan ekonomi Mardigu Wowiek Prasantyo mengulas pengerahan puluhan ribu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tiga matra ke ibu kota Jakarta yang beriringan dengan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Analisis mendalam mengenai landasan hukum mobilisasi pasukan militer serta konstruksi delik makar di balik jaringan spionase internal tersebut disampaikan Mardigu Wowiek dalam tayangan video di kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu.

Landasan Hukum Mobilisasi Ribuan Personel TNI

Mardigu menjelaskan bahwa pergerakan hampir 30.000 prajurit TNI dari tiga matra ke Jakarta dalam kurun waktu tiga hari bukan merupakan langkah tanpa dasar, melainkan amanat langsung dari Pasal 7 Undang-Undang TNI terkait operasi militer selain perang.

Menurutnya, penyadapan ilegal yang menembus sistem komunikasi kepala negara merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan informasi serta keselamatan presiden dan wakil presiden sehingga wajib direspons oleh institusi pertahanan.

"jika terdeteksi adanya ancaman spionase atau penyadapan yang menyasar langsung pada sistem komunikasi presiden maka itu bukan lagi sekedar pelanggaran administrasi atau kriminal biasa itu adalah ancaman langsung terhadap keamanan kepala negara jika militer diam saat kedaulatan informasi presiden ditembus justru institusi pertahanannya lah yang melanggar undang-undang," ujar Mardigu Wowiek dalam tayangan tersebut.

Ia memaparkan bahwa dalam doktrin hukum pidana KUHP, delik formil makar sudah terpenuhi sejak tahap persiapan yang membahayakan keselamatan pimpinan negara yang sah tanpa harus menunggu pemerintahan jatuh atau pemberontakan pecah.

Penyalahgunaan Kewenangan dan Ribuan Target Penyadapan

Lebih jauh, Mardigu menegaskan bahwa meskipun aparat penegak hukum diperbolehkan melakukan penyadapan dengan izin pengadilan dalam kasus korupsi atau terorisme, hukum positif tidak pernah memberi celah bagi institusi mana pun untuk memata-matai presiden yang sedang menjabat.

"tidak ada satuun alasan hukum yang dapat membenarkan tindakan penyadapan kepala negara kecuali tujuan spionase atau persiapan makar dengan kombinasi pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE tindakan penyadapan ilegal tersebut sudah menjadi bukti permulaan yang cukup dan final untuk menjerat pelakunya atas dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi," tegasnya.

Ia menyoroti temuan investigasi yang mengungkap bahwa jaringan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar lingkaran istana, tetapi juga merambah sekitar 6.000 target lainnya mulai dari ketua partai politik, pengusaha, wartawan, hingga masyarakat sipil.

Mardigu mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh narasi bahwa perkara tersebut sulit diproses karena belum disahkannya rancangan undang-undang penyadapan, sebab sistem hukum nasional telah memiliki sedikitnya tujuh undang-undang yang melarang praktik penyadapan ilegal.

Ancaman Pembusukan Internal dan Stabilitas Ekonomi

Dalam catatan sejarahnya, Mardigu menyebut bahaya paling mematikan bagi sebuah negara besar kerap datang dari pembusukan internal ketika aparat penjaga keamanan berbalik arah mengintai pimpinan negaranya sendiri demi mengumpulkan rahasia politik.

Terkait penyidikan yang baru menetapkan empat tersangka utama di tingkat lapangan dan masih berjalan tertutup, ia menilai langkah tersebut merupakan taktik penyidikan kejahatan terstruktur agar jaringan di atasnya tidak menghilangkan barang bukti.

Menutup ulasannya di kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu tersebut, ia menekankan bahwa tegaknya supremasi hukum dan pembersihan penyalahgunaan wewenang menjadi kunci utama menjaga stabilitas politik sekaligus memulihkan kepercayaan pasar global terhadap perekonomian Indonesia (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung