Repelita [Jakarta] - Lembaga antirasuah mengamankan sejumlah abdi negara yang bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan melalui skema operasi senyap terbaru. Langkah hukum ini diambil sebagai langkah lanjutan dari pengusutan perkara rasuah yang sebelumnya telah menyeret Kepala Daerah Muara Enim nonaktif, Edison.
Budi Prasetyo selaku juru bicara lembaga penegak hukum tersebut mengonfirmasi bahwa tindakan penangkapan itu berkaitan erat dengan aliran dana ilegal dari jajaran pemerintah hilir ke instansi pemeriksa keuangan tersebut. “Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
ADVERTISEMENT
Menurut penjelasan lebih lanjut, transaksi haram ini disinyalir bertujuan untuk memanipulasi laporan hasil pemeriksaan terhadap pengerjaan pasokan logistik daerah, termasuk pengadaan televisi pintar. Sebanyak sebelas orang berhasil dijaring dalam operasi tersebut, dengan lima di antaranya berstatus sebagai pegawai aktif instansi pemeriksa keuangan negara.
Melalui forum internal yang digelar, penanganan perkara korupsi ini kini resmi dinaikkan statusnya ke proses hukum yang lebih tinggi. “Siang tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” ujar Budi.
Seiring dengan peningkatan status hukum tersebut, korps penegak hukum telah mengantongi nama-nama figur yang bertanggung jawab secara hukum meski rincian identitasnya masih dirahasiakan. “Pada intinya dua perkara yang berkaitan, namun memang berbeda. Yang satu suap terkait dengan pengadaan, yang satu suap terkait dengan temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” tegas Budi.
Pengusutan jilid dua ini bermula dari penangkapan Edison atas dugaan penerimaan dana tidak sah terkait proyek di sektor pendidikan dan kebudayaan. Sebelumnya, sang bupati bersama kroninya sudah terlebih dahulu menyandang status hukum tetap sebagai tersangka dalam sengkarut pengadaan barang di wilayah kekuasaannya.
Tindakan represif kali ini menggenapi catatan penindakan intensif institusi tersebut menjadi tiga belas kali sepanjang tahun berjalan. Sepanjang periode ini, korps antirasuah tercatat sangat agresif membongkar berbagai skandal besar mulai dari manipulasi kewajiban perpajakan, penyalahgunaan fasilitas pemulihan pajak, pelanggaran izin menetap orang asing, hingga keterlibatan fungsionaris peradilan serta pimpinan wilayah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
