Repelita Jakarta - Mahfud MD membuka kemungkinan pengganti Gibran Rakabuming Raka jika gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.
Pernyataan itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube SOROT NETIZEN.
ADVERTISEMENT
Mahfud MD menilai AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai sosok paling cocok mendampingi Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa AHY memiliki kekuatan politik kuat sebagai ketua Partai Demokrat.
Kinerja AHY di kabinet juga dinilai cukup baik.
Jika Prabowo memilih dari internal koalisi atau jajaran kabinet, nama AHY disebut paling menonjol.
Apabila pilihan diambil dari luar koalisi, muncul nama seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
Namun Anies dinilai peluangnya tipis karena hanya mengandalkan relawan tanpa partai yang kuat.
Jika seluruh partai masuk koalisi pemerintahan, kemungkinan besar pasangan akan melibatkan PDIP.
Pilihan bisa jatuh pada Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, Joko Widodo merespons gugatan syarat pendidikan Gibran yang diajukan Deni Indrayana dan rekan-rekannya.
Jokowi menyatakan syarat pendidikan putranya sudah tidak menjadi persoalan karena diterima KPU.
Ia berkata, “Malah syaratnya diterima sama KPU. Bagaimana dia sudah sekolah di luar lalu diminta ikut Paket C lagi.”
Jokowi kemudian memaparkan riwayat sekolah Gibran.
Menurutnya, Gibran menempuh SD di SD 16 Kotamadya Surakarta dan SMP di SMP Negeri 1 Kotamadya Surakarta.
Lalu SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura hingga level O.
Setelah itu Gibran melanjutkan ke UTS Insearch di Australia sebagai program pathway.
Kemudian pindah ke MDIS di Singapura.
Jokowi menegaskan, “Semuanya jelas. Semuanya jelas.”
Ketika ditanya soal permintaan pembatalan pencalonan Gibran, Jokowi meminta menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Menteri Hukum sekaligus Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga menanggapi gugatan tersebut.
Ia menilai gugatan itu sebagai manuver politik yang tidak beradab.
Raja Juli menyatakan, “Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern di mana semuanya transparan dan politik beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini manuver politik yang tidak beradab.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang fokus menangani kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, persoalan ijazah terlalu sepele di tengah krisis yang dihadapi bangsa.
Gugatan yang diajukan Deni Indrayana beserta 11 pemohon lain meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pencalonan Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan calon wakil presiden.
Proses hukum ini masih menunggu fakta persidangan dan putusan final dari Mahkamah Konstitusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
