Repelita Jakarta - Psikolog sekaligus konten kreator, Dr Lita Gading, menyoroti nasib guru honorer di Indonesia melalui unggahan di akun Facebooknya pada Kamis (30/4/2026).
Dia membandingkan profesi guru dengan aparatur negara lain seperti TNI, polisi, dan jaksa yang tidak mengenal status honorer dalam sistem kepegawaian mereka.
ADVERTISEMENT
“Gaes, aku mau nanya, TNI, polisi, jaksa, ada nggak yang honorer? Nggak ada kan. Nah, kenapa ada guru honorer? Nah. Ayo,” tulis Lita Gading dalam unggahan yang viral tersebut.
Dia menyoroti besaran gaji guru honorer yang dinilainya sangat kecil, bahkan ada yang hanya menerima Rp450 ribu per bulan.
“Guru honorer, digajinya Rp450 ribu sebulan. Cukup apa,” ucapnya mempertanyakan kelayakan upah tersebut di tengah tingginya biaya kebutuhan hidup.
Menurut pandangannya, peran guru sangat krusial karena mereka mendidik dan membentuk kecerdasan anak-anak bangsa, sehingga kesenjangan upah ini sulit dipahami.
“Padahal, ketipintaran anak-anak loh yang diajarkan. Kok bisa sih ada kesenjangan begitu,” imbuhnya menunjukkan kebingungan atas kondisi yang terjadi.
Lita juga mengkritik fokus pemerintah yang dinilainya terlalu besar pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga mengesampingkan kesejahteraan guru honorer.
“Coba dong. Lihat. Jangan cuma mikirin MBG melulu. MBG udah digugat tuh sama tim gue. Biar tahu rasa,” ujar Lita dengan nada tegas.
Dia membandingkan besaran gaji guru honorer yang lebih kecil dibandingkan upah supir yang bertugas dalam program MBG.
“Setuju ngak, Gaes? Aneh. Masa guru honorer gajinya lebih kecil dibandingkan supir MBG?” sambungnya memancing tanggapan dari para pengikutnya.
Lita juga mengungkit berbagai fasilitas yang diberikan kepada pegawai yang mengurusi program MBG, mulai dari motor trail listrik hingga perlengkapan lain.
“Belum lagi fasilitas motor listrik. Terus apalagi tuh. Kaos kaki harganya Rp100 juta per pasang,” imbuhnya menyebutkan angka yang menurutnya sangat fantastis.
“Bingung saya. MBG ini bener-bener nih. Waduh, pusing gue ngomongnya,” tambah Lita mengakhiri kritiknya terhadap program prioritas pemerintah tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani pada 13 Maret 2026.
Edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan kepala dinas pendidikan itu mengatur bahwa guru non-ASN hanya diberi penugasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
“Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026,” demikian bunyi penggalan surat edaran tersebut yang menjadi sorotan berbagai kalangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
