Repelita Jakarta - Kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Pentagon baru-baru ini membuka babak baru hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memicu beragam spekulasi publik, mulai dari kerja sama strategis hingga isu panas seputar akses wilayah udara.
Semua bermula dari pernyataan akun @secwar di platform X yang mengungkapkan kehormatan menjamu delegasi Indonesia serta menyebut hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi Major Defense Cooperation Partnership, sebuah pengakuan atas potensi besar hubungan pertahanan bilateral.
ADVERTISEMENT
Namun, publik semakin terkejut setelah akun @mog_sussEN menyebut bahwa Amerika Serikat baru saja membuka akses langit di atas Indonesia, pernyataan yang langsung memicu gelombang pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Berdasarkan laporan internasional, proposal blanket overflight clearance yang diajukan AS memang benar ada namun statusnya masih dalam tahap pembahasan dan belum disepakati secara resmi oleh pemerintah Indonesia .
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas tanpa batas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia .
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa usulan overflight tersebut berasal dari pihak Amerika Serikat dan masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah dengan menempatkan kepentingan nasional serta kedaulatan wilayah udara sebagai dasar utama .
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memastikan bahwa izin lintas udara tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama MDCP yang telah disepakati .
Pemerintah juga mencermati secara serius dinamika geopolitik global agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap stabilitas regional .
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri dalam suratnya kepada Kemhan pada awal April memperingatkan bahwa proposal AS tersebut perlu disikapi dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan mitra strategis lainnya di kawasan, termasuk China .
Surat yang ditandai urgent dan confidential itu juga mencatat bahwa sepanjang Januari 2024 hingga April 2025, pesawat militer AS telah melakukan operasi pengawasan di Laut China Selatan sebanyak 18 kali yang dinilai melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia .
Secara geopolitik, posisi Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik serta berada di jalur perdagangan dunia membuatnya menjadi fokus kekuatan global, sehingga tidak heran jika AS ingin memperkuat kerja sama militer di kawasan ini.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi mengenai akses bebas tersebut dan semua bentuk kerja sama tetap berada dalam kendali penuh negara sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
