Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam yang dilayangkan oleh salah satu media massa berskala internasional terhadap arah kebijakan ekonomi era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat respons dari kalangan akademisi dalam negeri.
Pakar ekonomi Dr Surya Vandiantara menilai bahwa rupa-rupa strategi finansial yang digulirkan oleh jajaran kabinet saat ini sejatinya berada di atas rel manifesto kemandirian serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
ADVERTISEMENT
Formulasi makro tersebut sengaja diwujudkan melalui rupa-rupa program jaring pengaman sosial yang menyentuh langsung lapisan masyarakat akar rumput demi memitigasi dampak guncangan pasar global yang tidak menentu.
"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya dalam siaran tertulis pada Senin (25/5/2026).
Di lain pihak publikasi eksternal tersebut memandang miring intervensi masif dari otoritas negara karena dinilai bakal mengganggu efisiensi kapitalisme global yang menghendaki pelepasan kontrol total kepemilikan komoditas.
Barisan pemikir barat mengklaim bahwa tingkat produktivitas finansial suatu negara hanya akan mencapai titik maksimal apabila seluruh sendi kehidupan ekonomi diserahkan sepenuhnya pada hukum permintaan dan penawaran pasar bebas.
"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah." ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
Atas dasar perbedaan paradigma itulah muncul berbagai penilaian miring yang menganggap kebijakan pro-rakyat di Indonesia sebagai sebuah langkah mundur yang menjauh dari pakem liberalisasi dunia barat.
Surya menegaskan bahwa paham kapitalisme murni yang diagungkan oleh media asing itu sangat bertolak belakang dengan cita-cita luhur tata ekonomi berdikari yang dirumuskan oleh para bapak bangsa dahulu.
"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya.
Pengamat ekonomi ini memperingatkan jika skema pasar tanpa batas dipaksakan berjalan di tanah air maka skenario kolonisasi gaya baru oleh korporasi multinasional raksasa dipastikan bakal segera terjadi.
Tanpa adanya regulasi proteksi yang ketat dari pemerintah pusat maka sektor usaha mikro serta kelompok petani lokal dipastikan akan tergilas oleh dominasi kepemilikan modal raksasa transnasional.
"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," terangnya.
Terkait sentimen negatif mengenai tingkat kerentanan anggaran dan defisit fiskal berjalan Indonesia Surya membeberkan indikator kesehatan moneter nasional yang justru jauh lebih stabil dibanding negara penganut liberalisme.
Rasio pembelanjaan negara terbukti terkendali dengan baik sehingga mampu mementahkan anggapan miring mengenai potensi kebangkrutan atau kegagalan bayar obligasi negara yang sempat diembuskan pihak luar.
"Hingga April 2026, defisit APBN tercatat diangka 164,4 Triliun atau setara dengan 0,64 persen dari PDB. Angka ini membaik dibandingkan dari periode sebelumnya 0,93 % . Kondisi ini tentunya memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Defisit APBN yang kian membaik ini membantah narasi negatif yang sebelumnya disampaikan oleh The Economist," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
