Repelita [Jakarta] - Sebuah unggahan di Facebook yang dibagikan oleh Humberto Verbita memicu perhatian setelah memuat kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi di Indonesia.
Dalam unggahan tersebut, Humberto menyoroti berbagai program pemerintah yang menurutnya menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ia juga mengaitkan sejumlah kebijakan fiskal, proyek pembangunan, hingga regulasi perpajakan dengan konsep yang disebutnya sebagai autokratik legalisme.
Melalui akun Facebooknya, Humberto menulis:
"NKRI HARGA MATI! Inilah selogan patrotik dan nasionalis warga Indonesia yang mencintai Indonesia. Namun kini slogan itu kita harus teriakan: INDONESIA HARGA MALING! Bukan tanpa dasar! Kita alami bahwa korupsi sedang terjadi secara terang-terangan melalui proyek MBG, KOPDESMP dan PSN yang tidak jelas feasibility, transparansi dan akuntabilitas."
"Rakyat berteriak dan memberikan resistensi tetapi selalu dibungkam dengan aturan dan instruksi presiden atau peraturan pemerintah di mana, DPR yang adalah wakil Rakyat tidak berdaya karena dua pertiga ikut dalam skema rezim yang berkuasa dan koruptif ini. Partai GERINDRA dan Partai -partai pendukung REZIM Pemerintahan saat ini, HARUS BERTANGGUNGJAWAB!"
"Salah satu kebijakan perundangan Rezim Prabowo Subianto adalah PePe 20 Tahun 2026 tentang PPh (Pajak Penghasilan) dari jutaan CV dan PT (Perseroan Terbatas) sebesar 20% tanpa ada perlawanan samasekali dari DPR!"
"PePe No. 20 2026 ini banyak kalanhan melihat sebagai PEMERASAN LEGAL dari Negara dibawah Rezim Prabowo terhadap usaha bisnis kelas menengah. Peraturan ini semacam SUNTIK MATI kelangsungan usaha bisnis mereka."
Selain itu, ia juga menyinggung keterlibatan aparat negara dalam sejumlah konflik agraria yang menurutnya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Pada bagian lain unggahannya, Humberto menjelaskan konsep autokratik legalisme yang menurut sejumlah kajian merujuk pada penggunaan instrumen hukum dan lembaga formal untuk mempertahankan dominasi politik, namun tetap mempertahankan citra demokratis.
Ia menyebut beberapa negara yang kerap menjadi bahan kajian dalam diskursus tersebut antara lain Hungaria, Turki, Rusia, Venezuela, dan India.
Meski demikian, Humberto juga menuliskan bahwa konsep tersebut tidak lepas dari perdebatan karena sebagian akademisi menilai istilah itu terkadang digunakan terlalu luas terhadap pemerintahan yang masih memperoleh dukungan melalui mekanisme demokrasi.
Menurutnya, penilaian terhadap fenomena tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis fakta institusional yang dapat diverifikasi.
Di akhir unggahannya, Humberto menekankan pentingnya kebebasan pers, independensi hukum, perlindungan terhadap oposisi, peran masyarakat sipil, serta mekanisme checks and balances sebagai unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
