Repelita Jakarta - Politikus senior Gede Pasek Suardika melontarkan kritik tajam mengenai transparansi penegakan hukum terkait penyitaan uang belasan triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pernyataan yang beredar luas, mantan anggota DPR RI tersebut secara blak-blakan mempertanyakan kejelasan dari penanganan perkara yang menghasilkan barang bukti bernilai sangat fantastis tersebut.
ADVERTISEMENT
“Belasan triliun rupiah katanya berhasil disita dari kasus pidana yang sampai saat ini tidak jelas dimana kejadiannya dan siapa pelakunya.”
Menurut figur publik asal Bali tersebut, minimnya informasi mengenai latar belakang perkara membuat langkah korps adhyaksa terkesan janggal dan membingungkan masyarakat luas.
“Pertanyaan sederhana, ini penegakkan hukum atau hasil lobi-lobi dengan terduga pelaku?”
Dirinya menilai bahwa ketidakjelasan status penanganan perkara ini berisiko memicu asumsi liar di kalangan warga mengenai adanya kesepakatan informal di luar jalur pengadilan.
“Terus apakah semua itu hasil penegakkan hukum diatas meja atau sebenarnya masih ada dibawah meja?”
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akuntabilitas publik daripada sekadar menampilkan dokumentasi visual berupa tumpukan uang tunai dalam jumlah masif di depan media.
“Semua tidak transparan karena publik hanya diperlihatkan seremonial tumpukan uang saja.”
Baginya, esensi dari sebuah penegakan hukum yang berkeadilan terletak pada proses hukum yang terbuka dan bukan sekadar pada aspek seremoni serah terima semata.
“Sementara riil kasusnya tetap gelap gulita.”
Ia bahkan secara sinis membandingkan pola komunikasi dan publikasi penegakan hukum saat ini dengan sistem yang berjalan di negara totaliter Asia Timur.
“Penegakan hukum kita memang lucu. Sukses menyita triliunan tanpa diketahui bagaimana kisah kasusnya dan siapa pelakunya. Dan publik tetap wajib tepuk tangan atas keberhasilan ini.”
Menurutnya, masyarakat dipaksa untuk mengapresiasi kinerja aparat tanpa diberikan hak untuk mengetahui rincian siapa dalang utama di balik kejahatan keuangan tersebut.
“Mirip di Korea Utara juga lama-lama, semua tepuk tangan dalam ketidakmengertian.”
Dirinya kemudian menyarankan agar pemerintah secara terbuka memisahkan serta menegaskan antara jalur kompromi ekonomi dengan jalur murni penegakan regulasi pidana.
“Seharusnya ditegaskan saja, apakah ini sebenarnya hasil negosiasi atau hasil penegakkan hukum. Keduanya adalah keberhasilan bagi pemerintah. Hanya bedanya, kalau negosiasi melalui proses lobi lobi sementara kalau penegakkan hukum itu hasil proses due process of law. Hasil bagus, kejelasan juga penting.”
Ia juga berharap dana sitaan yang telah dikembalikan kepada kas negara tersebut dapat dialokasikan langsung untuk program-program yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
“Semoga saja setelah dikumpulkan tidak dibelikan motor oleh BGN untuk SPPG atau mobil India oleh PT Agrinas untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jangan juga untuk beli kaos kaki, komputer, biaya EO untuk dua program emas tadi. Pakai dulu untuk jalan, bangun sekolah, meningkatkan puskesmas dan lainnya.”(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
