Repelita Jakarta - Gelombang kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar dari belasan institusi pendidikan di Sidoarjo kembali mengguncang pelaksanaan program unggulan pemenuhan gizi nasional.
Rentetan insiden kesehatan yang berulang kali terjadi tersebut memantik sorotan tajam dari kalangan pengamat senior yang menilai ada persoalan mendasar pada tata kelola kelembagaan.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis itu disampaikan oleh pengamat sosial politik dari ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, melalui akun media sosial pribadinya pada Selasa, 2 September 2026.
"Program yang dimaksudkan sebagai pemenuhan kesejahteraan rakyat ini seringkali berujung bencana. Lama kelamaan ini menjadi rutin," ujar Made Supriatma dalam ulasannya.
Pihaknya menyoroti rekam jejak kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional yang sejak awal pembentukannya kerap mengalami turbulensi serta pergantian pucuk pimpinan secara drastis.
Mulai dari mundurnya kepala lembaga terdahulu akibat tersandung masalah hukum hingga pergantian pejabat sementara yang berlangsung singkat dengan alasan kesehatan.
"Baik Dadan maupun Nanik tidak pernah berpengalaman di pemerintahan sebelumnya. Dadan adalah profesor ahli entomologi. Dia tidak pernah mengelola organisasi besar sebelumnya. Nanik kita kenal sebagai mantan wartawan tabloid," jelasnya.
Situasi kepemimpinan yang rentan tersebut kemudian direspons istana dengan menunjuk figur politikus muda yang juga mantan ajudan pribadi kepala negara untuk memegang kendali penuh.
Penunjukan pejabat muda tersebut dinilai sebagai sebuah langkah lompatan besar mengingat skala anggaran lembaga pengelola program gizi yang melampaui besaran anggaran sektor pertahanan.
"Bagi saya ini lompatan besar. BGN mengelola dana APBN Rp268 triliun, lebih besar dari anggaran pertahanan RI Rp187,10 triliun. Jabatan ini levelnya setara jenderal senior, sementara Sudaryono belum di level itu," tegasnya.
Kebijakan penempatan figur dari lingkaran terdekat presiden untuk memimpin pos-pos strategis menunjukkan kecenderungan pola komando tersentralisasi yang semakin menyempit.
"Saya melihat pola yang sama. Prabowo akan menaruh orang-orang di lingkaran dalamnya untuk menangani krisis. Ini adalah orang-orang yang dikenalnya secara pribadi. Dengan begitu dia seakan mengontrol langsung organisasi itu," terangnya.
Pola rekrutmen politik yang mengabaikan keahlian teknokratis murni tersebut dinilai memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap kalangan profesional birokrasi di luar kelompok ring satu.
Selain faktor kepemimpinan, akar persoalan program prioritas ini juga dikaitkan dengan keterlibatan pihak swasta yang berorientasi pada pencarian keuntungan finansial semata.
"Para kontraktor itu ya kontraktor! Motif mereka untung rugi. Tidak heran kasus keracunan terus terjadi. Problem utama MBG adalah para pemburu rente," ulasnya menyoroti skema penyediaan makanan.
Tekanan dari para pemilik modal serta investor proyek pengadaan disinyalir turut memperkeruh stabilitas internal lembaga pengelola yang berujung pada kerentanan operasional di lapangan.
"Jadi sesungguhnya Prabowo mungkin sedang terjerat dalam jaring-jaring yang dia tenun sendiri. Sudaryono mungkin bukan penyelesaian. Dia adalah juga jaring yang ditenun oleh Prabowo sendiri," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
