Repelita Jakarta - Sebuah langkah koordinasi penegakan hukum lintas institusi dilaporkan segera bergulir menyusul temuan indikasi penyimpangan tata kelola keuangan pada lembaga penanggulangan kedaruratan nasional.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut disiarkan melalui unggahan rekaman video singkat di kanal YouTube TribunJatim.com pada hari Jumat, 17 Oktober 2026 yang menyoroti keterlibatan personel militer dalam perkara korporasi tersebut.
Otoritas pemberantasan korupsi di tingkat pusat dipastikan bakal melayangkan surat resmi secara kelembagaan kepada pimpinan tertinggi markas besar angkatan bersenjata.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyurati Panglima TNI terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah pemanggilan serta pemeriksaan secara khusus tersebut terpaksa ditempuh lantaran adanya indikasi keterlibatan dari oknum pertahanan negara yang masih berstatus dinas aktif.
KPK bakal menyurati Panglima lantaran dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai itu melibatkan prajurit aktif.
Kepastian mengenai jalannya agenda penindakan hukum tersebut dikonfirmasi secara transparan oleh perwakilan teras deputi bidang penindakan komisi antirasuah kepada awak media.
Kabar itu disampaikan oleh Pelaksana Tengah Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Jumat (17/10).
Skema penanganan perkara yang menyeret personel korps baju loreng ini dipastikan bakal mengedepankan asas kemitraan hukum serta harmonisasi antar-regulasi sektoral.
Achmad Taufik Husein menerangkan, “Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penangannya.”(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
