Repelita Jakarta - Setiap kali ketegangan geopolitik meningkat di Timur Tengah, perhatian publik biasanya tertuju pada kenaikan harga BBM, namun gejolak di kawasan tersebut juga mengirim gelombang kejut ke industri petrokimia global yang berdampak pada harga plastik sekali pakai.
Sebagian besar benda yang digunakan sehari-hari, mulai dari botol minum, kemasan makanan, hingga komponen gawai, berasal dari satu bahan baku penting bernama naphta yang merupakan turunan minyak dan gas bumi.
ADVERTISEMENT
Naphta bisa dibilang sebagai jantung produksi plastik dan polimer, karena tanpa pasokan yang stabil maka rantai produksi manufaktur global berisiko terganggu bahkan lumpuh.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga pasokan bahan baku ini karena gangguan rantai pasok dari produsen utama seperti China dan Korea Selatan.
Langkah mencari alternatif hingga ke India, Amerika Serikat, bahkan Afrika pun terpaksa dilakukan untuk menjaga industri tetap berjalan meskipun harus dibayar dengan biaya logistik yang lebih tinggi.
Dampak konflik ini terasa nyata di sektor manufaktur Indonesia terutama karena tingginya ketergantungan pada impor naphta, di mana sekitar 60 persen kebutuhan nasional dipasok dari Timur Tengah.
Jika distribusi di Selat Hormuz terganggu, pasokan bahan baku domestik bisa langsung tersendat dan mengganggu produksi di dalam negeri.
Negara-negara industri besar seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang juga sangat bergantung pada jalur ini, bahkan hingga 80 hingga 90 persen kebutuhan energi mereka.
Singapura dan Thailand pun menghadapi risiko serupa sebagai pusat pengolahan dan manufaktur di kawasan Asia Tenggara.
Jika jalur distribusi ini terganggu, efeknya bisa meluas ke rantai pasok global dan memicu perlambatan ekonomi lintas negara.
Ketika harga naphta naik, dampaknya tidak berhenti di industri hulu karena biaya produksi di berbagai sektor ikut terdongkrak mulai dari kemasan makanan, otomotif, hingga tekstil.
Di Indonesia, tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di pasar tradisional Jakarta, misalnya harga kantong plastik ukuran besar naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per pak.
Sementara untuk ukuran kecil, harganya naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per pak di sejumlah pasar.
Lia, seorang pedagang warung Madura di Jakarta Selatan, merasakan langsung dampak kenaikan harga kantong plastik tersebut.
“Jadi ya, saya kadang bersyukur kalau ada orang beli yang nggak minta kantong plastik. Stoknya jadi lebih lama habisnya,” ujarnya blak-blakan.
Kenaikan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, namun bagi pelaku usaha kecil itu berarti tambahan beban modal yang cukup memberatkan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai pemerintah perlu mulai serius mempertimbangkan pelarangan kantong plastik secara menyeluruh sebagai langkah antisipatif.
“Kayak di Jakarta kan ada Pergub ya, untuk larangan penggunaan kantong plastik. Nah, itu dioptimalkan aja. Jadi, kantong plastik sekarang sudah, ditiadakan aja,” katanya.
Selain pelarangan, penguatan industri daur ulang melalui program seperti bank sampah yang sudah berjalan di Jakarta sejak 2014 juga bisa terus dikembangkan.
Meski begitu, Trubus mengingatkan bahwa daur ulang tetap belum menyelesaikan akar masalah karena konteksnya masih menggunakan plastik.
Solusi yang dianggap paling efektif adalah mengurangi ketergantungan secara langsung, misalnya dengan beralih ke kantong kertas atau membawa tas belanja sendiri dari rumah.
“Jadi, pedagang nggak perlu lagi menyediakan kantong plastik,” tambahnya.
Pada akhirnya, isu plastik hari ini bukan hanya soal lingkungan tetapi juga soal ekonomi dan ketahanan rantai pasok global.
Mengurangi penggunaan plastik bukan lagi sekadar gaya hidup ramah lingkungan, melainkan langkah adaptif di tengah ketidakpastian dunia.
“Pemerintah harus melakukan kampanye publik untuk tidak memanfaatkan plastik lagi. Di tingkat nasional, pemerintah juga harus membuat peraturan tentang larangan penggunaan plastik,” tegas Trubus.
Perubahan kecil seperti membawa tas belanja sendiri bisa berdampak besar, baik bagi pedagang untuk menekan biaya maupun bagi konsumen agar tidak terus dibebani kenaikan harga.
“Biar pedagang juga nggak merasa tertekan untuk menaikkan harga, karena biasanya pedagang terus menaikkan harga dengan adanya ini. Kan jadi merugikan pedagang sendiri karena pelanggannya jadi pada kabur,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok