Repelita [Jakarta] - Dinamika demokrasi di Indonesia saat ini kembali menguji kualitas hubungan antara penguasa dan warganya.
Kritik publik yang semakin vokal terhadap berbagai kebijakan pemerintah kini dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan instrumen vital untuk memperbaiki sistem politik.
ADVERTISEMENT
Hasil riset National Kawula17 Survey (NKS) Kuartal I Tahun 2026 menjadi sorotan utama, di mana tingkat keyakinan responden terhadap program pemerintah berada di titik yang tipis.
Sebanyak 38 persen responden menyatakan yakin, sementara 32 persen lainnya mengaku tidak yakin, yang mencerminkan tantangan besar bagi negara untuk merawat kepercayaan.
Data tersebut berbanding lurus dengan kecemasan warga terhadap isu fundamental seperti pengangguran yang mencapai 45 persen, harga kebutuhan pokok 43 persen, dan ketidakpuasan lapangan kerja 54 persen.
Persoalan ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak otomatis berbanding lurus dengan keberhasilan pemerintah dalam mengomunikasikannya kepada khalayak luas.
Selain aspek ekonomi, ruang gerak kebebasan berpendapat juga menunjukkan sinyal yang patut diwaspadai berdasarkan temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2026.
Sebanyak 12 persen responden merasa takut berbicara politik, dan 41 persen lainnya mengaku sering mengalami ketakutan yang sama saat membahas isu-isu kenegaraan.
Secara akademis, kondisi ini mengindikasikan adanya persepsi kerentanan dalam ruang publik yang menghambat esensi dari kebebasan berekspresi yang seharusnya terjamin.
Dalam kacamata komunikasi politik, pakar Jay G Blumler menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antara pemerintah, media, dan warga negara.
Kritik sebenarnya berperan sebagai umpan balik sosial yang memberikan informasi berharga bagi pengambil kebijakan di luar laporan birokrasi yang formal.
Tantangan bagi pemerintahan di era digital adalah beralih dari pola komunikasi satu arah menjadi seni mendengar yang membangun percakapan publik secara sehat.
Publik akan lebih mengapresiasi pemerintah yang bersedia membuka dialog dibandingkan hanya sekadar memberikan klarifikasi atas kritik yang masuk.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal strategis yang tumbuh ketika warga merasa dihargai dan aspirasinya benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
