Repelita Jakarta - Kementerian Koperasi memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta PT Timah Tbk dalam memperkokoh andil koperasi daerah.
Langkah ini menyasar jajaran koperasi wilayah beserta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam lingkar ekosistem industri komoditas timah lokal.
ADVERTISEMENT
Penguatan tata kelola ini sengaja dipacu guna mendorong transformasi lembaga ekonomi warga agar dapat bergerak pada sektor usaha pertambangan secara legal.
"Melalui koperasi didorong untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha pertambangan yang legal, profesional, produktif, serta berkelanjutan," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kemenkop Elviandi, Minggu (11/10/2026).
Sektor pengerukan bijih timah sejauh ini masih menjadi pilar utama penyokong kekuatan finansial bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.
Pada periode tahun 2025 nilai produk domestik regional bruto daerah tersebut mampu menyentuh angka sebesar Rp116,81 triliun.
Raihan makroekonomi itu mencatatkan persentase pertumbuhan wilayah yang berada pada kisaran angka 4,09 persen.
Lapang usaha penambangan serta penggalian menyumbang porsi 7,89 persen atau setara Rp9,21 triliun terhadap total perolehan PDRB.
Di mana kontribusi khusus dari lini pengerukan bijih logam mampu menyumbangkan angka pendapatan daerah senilai Rp5,65 triliun.
Selain itu nominal ekspor komoditas ini menembus angka 1,66 miliar dolar AS atau menguasai 80,42 persen total ekspor.
Elviandi menegaskan pihak kementerian tidak ingin masyarakat setempat hanya menjadi penambang kasar di lapisan paling bawah alur industri.
Koperasi diharapkan menjadi wadah bersama dalam menyatukan kekuatan modal sehingga posisi tawar perekonomian warga desa semakin meningkat tajam.
"Melalui koperasi, masyarakat dapat mengonsolidasikan sumber daya, memperkuat tata kelola, meningkatkan posisi tawar, serta membangun kekuatan ekonomi secara bersama-sama," tegasnya.
Upaya penguatan kelembagaan ini berjalan selaras dengan visi program Babel Berdaya 2029 yang diusung oleh pemerintah provinsi.
Langkah strategis tersebut turut ditopang oleh regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025.
Berdasarkan tinjauan data dinas terkait hingga Oktober 2026 jumlah populasi koperasi di sana mencapai 1.819 unit.
Dari total keseluruhan jumlah tersebut tercatat ada sebanyak 1.397 unit koperasi yang berada dalam status aktif beroperasi.
Hingga saat ini juga telah berhasil dibentuk sebanyak 393 unit badan usaha berbasis KDKMP di tingkat desa.
Pihak kementerian berharap skema sinergi ini dapat berjalan sukses dan menjadi percontohan nasional bagi pengelolaan tambang berbasis kerakyatan.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Babel Arie Primajaya menyatakan pihaknya fokus mempercepat proses legalitas usaha desa.
Fasilitasi mencakup urusan perizinan, pemetaan lahan kerja, hingga pendirian gerai fisik guna mendongkrak daya saing ekonomi riil di daerah.
"Kami berkomitmen mendampingi koperasi desa dan koperasi eksisting agar tidak hanya tertib administrasi dan kelembagaan," katanya.
"Tetapi juga siap secara teknis dan operasional untuk bermitra dengan BUMN maupun pelaku usaha pertambangan secara legal," lanjut Arie.
PT Timah selaku BUMN pemilik hak Izin Usaha Pertambangan mendukung penuh pelibatan badan usaha warga dalam alur pasokan produksi.
Perusahaan pelat merah ini menerapkan standardisasi Good Corporate Governance serta Good Mining Practice secara ketat dalam operasionalnya.
Jalinan kerja sama dengan unit Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah kabupaten dijalankan lewat mekanisme transparan berbasis sistem digital.
Seluruh calon mitra diwajibkan lolos tahapan seleksi administrasi serta kualifikasi finansial melalui platform digital Pengadaan.Com.
Evaluasi kelayakan teknis, ketersediaan alat, hingga faktor keselamatan kerja juga dipantau langsung lewat piranti Mining Contractors Online System.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
