Oleh: Rina Syafri
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membandingkan luas wilayah Indonesia dengan benua Eropa untuk merespons kritik atas besarnya porsi Kabinet Merah Putih memantik perbincangan hangat di tengah publik.
ADVERTISEMENT
Sekilas, argumen geografis tersebut terdengar rasional.
Indonesia memang negara kepulauan yang membentang luas dengan kompleksitas permasalahan yang besar.
Namun, apakah memperbanyak jumlah kementerian dan pejabat adalah jawaban yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rentang kendali (span of control) tata kelola negara?
Menjadikan benua Eropa atau negara-negara lain sebagai titik pembanding sejatinya kurang relevan.
Dalam ilmu tata negara dan manajemen publik modern, negara-negara maju di Eropa justru berfokus pada lean government—pemerintahan yang ramping, lincah, dan efisien.
Efektivitas pelayanan publik di sana tidak dibangun dengan memperbanyak kursi menteri, melainkan dengan memperkuat digitalisasi birokrasi, transparansi, serta integrasi sistem antar-lembaga.
Pemerintahan yang baik tidak diukur dari seberapa banyak pejabat yang menduduki birokrasi, melainkan dari seberapa tajam dan dampaknya kebijakan yang dihasilkan terhadap kehidupan rakyat kecil.
Pelajaran dari Sejarah Kementerian Indonesia
Jika kita menengok rekam jejak sejarah pemerintahan Indonesia dari era ke era, ukuran struktur kabinet menunjukkan dinamika yang signifikan:
- Era Presiden Soekarno: Dimulai dari Kabinet Presidensial (1945) yang hanya diisi 21 menteri, struktur kabinet sempat membengkak secara drastis pada era Demokrasi Terpimpin melalui Kabinet Dwikora (1964–1966) yang diisi lebih dari 100 menteri dan pejabat setingkat menteri (dikenal sebagai "Kabinet Seratus Menteri").
Hasilnya, koordinasi justru melambat di tengah krisis politik dan ekonomi yang hebat saat itu.
- Era Presiden Soeharto: Selama era Orde Baru (Kabinet Pembangunan I hingga VII), jumlah menteri dijaga konsisten dan terukur pada kisaran 30 hingga 44 pejabat.
Meski ada catatan politik pada era tersebut, dari sudut pandang pembagian kerja, masyarakat dan pelajar bahkan dengan mudah menghafal struktur kementerian karena batas kewenangan yang jelas.
- Era Reformasi (B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi): Struktur kementerian relatif stabil di angka 33 hingga 36 menteri.
Bahkan, Presiden SBY dan Presiden Jokowi secara konsisten mematuhi batas maksimal 34 kementerian yang diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Kini, dengan hadirnya Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo yang memuat 48 menteri utama beserta puluhan wakil menteri dan kepala badan (total melebihi 100 pejabat eksekutif), Indonesia kembali mencatatkan jumlah struktur kabinet terbesar sejak pasca-Reformasi.
Beban Anggaran vs. Jeritan Rakyat
Di atas kertas, pemecahan kementerian bertujuan agar fokus kerja menjadi lebih rinci.
Namun, dalam praktiknya, kabinet yang terlalu gemuk menyimpan risiko besar:
1. Tumpang Tindih dan Tinjau Ulang Kewenangan: Pembagian kementerian yang terlalu detail sering kali memicu ego sektoral dan memperpanjang rantai birokrasi, bukannya mempercepat eksekusi.
2. Pemborosan Anggaran Negara: Setiap pembentukan kementerian baru membutuhkan gedung operasional, pembiayaan sarana-prasarana, belanja pegawai, hingga alokasi gaji dan tunjangan pejabat beserta jajarannya.
Di tengah kondisi APBN yang ketat, alokasi anggaran ini seharunya dapat disalurkan secara langsung untuk subsidi rakyat.
Saat ini, rakyat di berbagai daerah tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang berat: kenaikan harga barang kebutuhan pokok, tingginya biaya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, hingga daya beli yang terus merosot.
Masyarakat tidak terlalu merisaukan seberapa luas negara ini dibandikan Eropa; yang ditunggu masyarakat adalah kebijakan nyata yang menurunkan harga beras, menstabilkan harga bahan pokok, serta menciptakan lapangan kerja.
Penutup
Memimpin negara sebesar Indonesia memang membutuhkan kerja keras luar biasa.
Namun, solusi dari luasnya wilayah adalah efisiensi, integrasi teknologi, dan pemangkasan birokrasi yang berbelit—bukan menambah beban operasional negara dengan memperbanyak kursi pejabat.
Presiden Prabowo dan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih kini memiliki beban pembuktian yang sangat besar.
Jika kabinet gemuk ini tidak segera melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil, maka kritik publik akan terus menggema: bahwa pembentukan struktur super besar ini tak lebih dari sekadar pemborosan uang rakyat di tengah jeritan ekonomi masyarakat bawah.
