Repelita [Jakarta] - Insiden peretasan akun media sosial Instagram milik Kabinet Bayangan memicu kekhawatiran serius mengenai adanya serangan sistematis terhadap gerakan politik alternatif di tanah air.
Dalam tayangan wawancara di saluran YouTube milik jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pakar hukum tata negara Feri Amsari membongkar modus penipuan berkedok tebus murah handphone dan emas yang sempat melumpuhkan akun tersebut selama satu jam.
ADVERTISEMENT
Serangan siber ini dinilai sebagai bentuk ketidaksenangan pihak tertentu terhadap gerakan kritis yang dalam hitungan hari langsung mendapatkan ratusan ribu pengikut di tengah publik.
Feri mengungkapkan bahwa puluhan warga netizen dilaporkan menjadi korban penipuan transfer dana ke rekening pribadi oknum peretas akibat manipulasi informasi tersebut.
Kendati kendali akun berhasil dipulihkan dengan cepat oleh tim digital, peristiwa ini menjadi cerminan buruknya tata kelola keamanan siber nasional.
Kekecewaan mendalam juga dialami masyarakat sipil karena pemerintah dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi untuk memberikan rasa aman serta keadilan sosial di segala lini kehidupan.
Kritik tajam turut diarahkan pada gaya kepemimpinan nasional yang dinilai kerap mempertontonkan retorika politik tidak patut dalam forum ketatanegaraan resmi.
Kebiasaan menyampaikan guyonan kampung di hadapan publik formal dipandang sebagai tabiat buruk seorang penguasa yang harus segera diperbaiki.
Feri memperingatkan jika tindakan melanggar nilai konstitusional ini dibiarkan tanpa kendali kritis, maka sang nahkoda sendiri yang berpotensi membuat kapal besar republik ini karam di tengah jalan.
Menatap visi satu abad kemerdekaan, realitas politik kontemporer yang diwarnai gurita korupsi dan kerusakan sistem pemilu justru memperbesar potensi terjadinya masa kelam.
Alokasi anggaran pendidikan masif yang melenceng untuk mendanai proyek non-edukasi dipandang sebagai kegagalan fatal negara dalam membekali kualitas kompetensi sumber daya manusia.
Alih-alih menyambut era Indonesia Emas, pengabaian terhadap kesiapan perlindungan kesehatan dan layanan dasar dasar justru memicu ancaman nyata berupa Indonesia Bencana 2045.
Di tengah duka lara bencana alam yang melanda warga Flores NTT, kemewahan pesta perayaan kemerdekaan elit penyelenggara negara dirasa sangat melukai hati publik.
Dana raksasa program Makan Bergizi Gratis harian dinilai serampangan tanpa draf naskah akademik ilmiah dan kontrol legislatif dari fungsi budgeting parlemen.
Penempatan titik-titik Koperasi Desa Merah Putih di tengah kawasan hutan belantara serta lautan lepas semakin mempertegas rusaknya pengelolaan kebijakan publik yang jauh dari akal sehat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
