Repelita Jakarta - Gelombang isu seputar rencana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan publik pasca adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan berkas persyaratan pendidikan.
Menanggapi situasi politik yang dinamis tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan resmi saat berada di Solo pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Melalui tayangan yang diunggah oleh kanal YouTube iNews Terkini, mantan kepala negara tersebut menyatakan pandangannya agar seluruh pihak mengembalikan persoalan ini pada koridor hukum serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada," ujar Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada awak media.
Lebih lanjut, ia juga memberikan penjelasan mengenai sistem edukasi yang bervariasi di berbagai belahan dunia guna memberikan sudut pandang objektif mengenai latar belakang pendidikan sang anak sulung.
"di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dil yang harus dilalui Jadi ya silakan ya kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan dan yang paling penting kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," tambah Joko Widodo.
Terkait dengan substansi putusan institusi peradilan tersebut mengenai berkas sekolah tingkat menengah, dirinya menyebutkan bahwa setiap wilayah di luar negeri mempunyai regulasi tersendiri yang berbeda dengan jenjang formal di dalam negeri.
"Mungkin bisa dijelaskan Pak di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD SMP SMA S1 atau ada di sini juga diploma Di luar juga ada sistem sistemnya sendiri ada yang ee dari seperti kita SD SMP kemudian ee secondary school kemudian masuk ke apa universitas tapi juga ada sistem yang lewat program Pway B kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda Dan yang paling penting Mas Wabres ini sudah menyelesaikan S1 Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai Kalau belum kan ya enggak bisa daftar ke S1-nya," jelas Joko Widodo secara rinci.
Ketika ditanyakan oleh wartawan perihal langkah lanjutan dari pihak pemohon yang berencana membawa perkara ini menuju Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia kembali menegaskan pentingnya menaati jalur konstitusional.
"di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dil yang harus dilalui Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada Saya kira itu enggak ada masalah," pungkas Joko Widodo.
Sementara itu menyangkut peluang politik pada perhelatan akbar tahun 2029 mendatang, dirinya menyerahkan segala keputusan pada otoritas penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi serta kewenangan absolut.
"semuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu KPU ada kita punya Bawaslu semuanya ada semuanya ada mekanismenya dan semuanya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu," kata Joko Widodo.
Mantan presiden tersebut juga menambahkan bahwa agenda kontestasi politik nasional berikutnya masih tergolong sangat lama sehingga saat ini fokus utama adalah melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh masyarakat luas.
"bisa pemilu masih jauh Pak kemarin sempat bertemu Pak Prabowo Pak ee mungkin di Kertanegara mungkin membahas sama membahas kemenangan bola ya benar cerita yang banyak mengenai bola kok kan senang kita menang diundang Pak Prabu ya iya berbicara mengenai bola juga mengenai ekonomi dan politik itu kan juga di hari yang sama saat MK Pak Putusan MK Iya itu wilayah yudikatif ya yang ini kan wilayah eksekutif dibeda dibeda apa gak ada bicara itu Oh oke Pak termasuk ee 2029 untuk Mas Kibran Pak tidak pembicaraan masih jauh 202 semuanya kerja dulu entah kerja politik entah kerja pemerintah di pemerintahan kerja untuk rakyat semuanya Itu sok enggak ada enggak ada," tutur Joko Widodo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
