Berita, Nasional

Irjen Pol Eko Hadi Santoso Akui Penyesalan dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Sebelum Ajukan Banding Pemecatan

Repelita.net

18 November 2026 23:53 WIB • 72 view

Irjen Pol Eko Hadi Santoso Akui Penyesalan dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Sebelum Ajukan Banding Pemecatan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso menguak sejumlah fakta krusial mengenai skandal penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Rangkaian persidangan terhadap perwira tinggi Polri yang berujung pada sanksi pemecatan serta langkah perlawanan hukum melalui banding tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Warta Kota Production.

Terbukti Menyalahgunakan Akses Teknologi Polri

Majelis sidang etik yang diketuai Komjen Pol Hendro Pandowo menyatakan bahwa Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela karena bersekongkol menyadap kepala negara secara melanggar prosedur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa terperiksa memanfaatkan jaringan serta fasilitas perangkat intelijen milik kepolisian untuk melakukan penyadapan ilegal.

Atas pelanggaran berat tersebut, majelis hakim etik menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu.

Sampaikan Penyesalan Sebelum Ajukan Banding

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam yang mengawasi jalannya sidang pada Selasa, 17 November 2026 membeberkan sikap Eko Hadi di ruang persidangan.

Menurutnya, terduga pelanggar menyampaikan permohonan maaf sekaligus penyesalan atas keterlibatannya dalam operasi penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu berupa ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam saat memberikan keterangan pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.

Kendati demikian, Eko Hadi menolak menerima putusan pemecatan tersebut dan menyatakan mengajukan banding yang berkasnya akan diproses lebih lanjut oleh Komisi Banding Polri.

Kelanjutan Sidang Etik Jenderal Bintang Empat

Sebagai latar belakang perkara, operasi penyadapan tanpa izin yang juga menyasar politisi, pejabat negara, hingga kalangan pengusaha dan jurnalis ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Sebelum vonis terhadap Eko Hadi, majelis etik telah lebih dulu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026 yang juga menempuh jalur banding.

Sementara itu, jadwal sidang kode etik untuk dua tersangka tersisa yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Irjen Pol Slamet Uliandi akan digelar pada pekan depan sebagaimana dilaporkan dalam tayangan kanal YouTube Warta Kota Production tersebut (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung