Repelita Jakarta - Krisis energi akibat konflik di Timur Tengah terus menghimpit perekonomian global, termasuk Indonesia, dengan harga minyak dunia yang sudah jauh di atas 100 dolar AS per barel.
Kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi BBM pada awal April ini memang memantik pujian publik, namun para analis sepakat kebijakan itu tidak akan langgeng karena APBN punya batas sementara perang belum jelas kapan berakhir.
ADVERTISEMENT
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah seperti penerapan WFH satu hari setiap pekan, pembatasan pembelian Pertalite, hingga pemangkasan program Makan Bergizi Gratis, tetapi langkah ini dinilai belum cukup.
Indef pekan ini mengusulkan agar pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan insentif kendaraan listrik bisa menjadi strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," katanya.
Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun, tetapi setiap kenaikan satu dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp7 triliun.
Simulasi Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan subsidi energi bisa mencapai Rp460 triliun jika harga rata-rata tertahan di angka 94 dolar AS per barel, sementara saat ini harga minyak dunia terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai penggunaan motor listrik bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi hingga 80 persen dibandingkan BBM konvensional.
"Menurut saya konversi ke motor listrik jauh lebih hemat energi dan mampu menekan biaya operasional harian hingga 80 persen atau seperlima dari biaya BBM konvensional," ujar Esther belum lama ini.
Pemerintah sendiri memiliki rencana ambisius untuk mengonversi sekitar 120 juta motor BBM menjadi motor listrik dalam waktu dekat.
Sebuah kajian IESR pada akhir tahun kemarin menemukan penggunaan mobil listrik sejauh 20.000 km dapat mengurangi impor BBM hingga 1.320 liter dan menghemat biaya pengguna sekitar Rp6,89 juta per tahun.
Berdasarkan analisis IESR, dengan jumlah kendaraan listrik di jalan hingga Oktober 2025 yang mencapai sekitar 140.000 unit, potensi penghematan mencapai 185.000 kiloliter BBM dan biaya kompensasi sekitar Rp315 miliar pada tahun berjalan.
IESR juga menemukan bahwa terwujudnya industri baterai yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk kendaraan listrik dapat menciptakan potensi akumulasi manfaat ekonomi sedikitnya Rp544 triliun per tahun hingga 2060.
Alasan lain mengapa EV bisa menjadi solusi tambahan adalah karena mayoritas pembangkit listrik Indonesia masih menggunakan batu bara yang merupakan komoditas andalan dalam negeri sehingga tidak perlu diimpor.
Pada 2025 lalu, sekitar 66,5 persen listrik Indonesia berasal dari PLTU, disusul gas bumi sebesar 16,3 persen, energi terbarukan 12,9 persen, dan berbasis BBM sekitar 4,2 persen.
Rizal dari Indef mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali insentif mobil listrik yang dihentikan pada tahun ini dan untuk motor listrik yang sudah tidak berlaku sejak tahun lalu.
Insentif yang sebelumnya berlaku untuk mobil listrik adalah pembebasan bea impor, PPnBM 0 persen, dan PPN ditanggung pemerintah sebesar 10 persen, sementara untuk motor listrik pemerintah memberikan subsidi hingga Rp7 juta per Kartu Keluarga.
Menurut Esther, untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, insentif atau subsidi saja tidak cukup tanpa diikuti kemudahan administrasi dan infrastruktur pengisian daya yang memadai.
"Tentu saja ini tidak cukup hanya memberi subsidi pada saat beli motor tetapi juga pengurusan surat-surat, pajak tahunan, dan tidak lupa menyediakan stasiun charging area lebih banyak agar pengguna motor listrik tidak takut mogok di jalan," lanjutnya.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pengurangan pajak untuk perusahaan yang menggunakan EV sebagai kendaraan operasional di tengah krisis energi dunia.
"HIPMI juga mendorong pemberian insentif efisiensi energi di sektor swasta, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, kendaraan listrik, shuttle bus karyawan, maupun teknologi hemat energi," terang HIPMI dalam siaran persnya pekan lalu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
