Repelita [Jakarta] - Pusaran kontroversi mengenai legalitas berkas kelulusan tingkat menengah atas yang menyeret nama orang nomor dua di Republik ini kembali memanas dan menyita perhatian luas masyarakat.
Manuver hukum dan politik yang dilancarkan oleh seorang pakar tata negara melalui tawaran hadiah finansial bernilai fantastis seketika mengubah diskursus publik menjadi ajang perdebatan terbuka.
ADVERTISEMENT
Menanggapi gelombang polemica tersebut, kubu pendukung resmi sang pejabat tinggi negara secara tegas menyatakan sikap enggan meladeni berbagai desakan berulang yang dinilai tidak memiliki urgensi substantif bagi kemaslahatan bangsa.
Pimpinan organ relawan pendukung menegaskan bahwa kedudukan konstitusional seorang pemimpin eksekutif tertinggi telah memiliki legitimasi hukum yang sah serta dilindungi oleh perangkat undang-undang negara.
"Sebenarnya ranah kami tidak perlu lagi mengklarifikasi hal yang tidak mungkin terjadi," ujar Endani.
Pihaknya menyayangkan langkah seorang intelektual bergelar profesor yang dinilai kurang elok dalam memandang persoalan tata negara secara komprehensif dan proporsional.
Kapasitas keilmuan hukum tata negara yang dimiliki sang inisiator sayembara seharusnya menjadi landasan moral untuk memahami mekanisme konstitusi ketimbang menebar keraguan di ruang publik.
"Karena bagi kami, bang Denny sebagai profesor lebih banyak memahami bagaimana kedudukan Wakil Presiden secara konstitusional dan bagaimana pula tugas dan tanggung jawab kerjanya," timpalnya.
Alih-alih meladeni tantangan terbuka yang dinilai bermuatan politis tersebut, kelompok pendukung justru melempar ajakan santai agar polemik tidak perlu diperpanjang secara berlarut-larut.
"Sepertinya bang denny harus lebih banyak ngopi lagi di Kalsel dengan saya," tandasnya.
Sebelumnya, inisiatif perlombaan berhadiah uang tunai sebesar seratus juta rupiah digulirkan secara terbuka guna mencari bukti fisik autentik riwayat pendidikan menengah milik sang wakil kepala negara.
"Sayembara Rp100 juta untuk Ijazah SMA Gibran," ujar Denny.
Gagasan kompetisi berhadiah itu dipatok dengan syarat tegas di mana sang inisiator berjanji bakal menghentikan seluruh rangkaian kritik tajam serta tuntutan pemakzulan apabila dokumen asli tersebut berhasil dipublikasikan.
"Jika Mas Wapres bjsa menunjukkan ijazah asli sma atau sederajat, saya berhenti meminta Gibran mundur," ucap dia.
Sebaliknya, tekanan politik berupa desakan mundur dari jabatannya akan terus digelorakan apabila pembuktian fisik lembar ijazah tersebut tidak kunjung dihadirkan ke hadapan publik.
"Sebaliknya, jika Mas Wapres tidak bisa tunjukkan, Gibran wajib legowo mundur," tukasnya.
Sayembara terbuka itu secara masif ditujukan kepada siapa saja warga negara yang mampu membuktikan kepemilikan dokumen asli kelulusan tersebut dengan imbalan hadiah tunai yang telah dijanjikan.
"Siapapun yang bisa menunjukkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, akan saya beri hadiah 100 juta Rupiah," tandasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
