Repelita Jakarta - Krisis energi akibat konflik Timur Tengah yang memicu harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel membuat Indonesia perlu mencari solusi jangka menengah, salah satunya dengan menghidupkan kembali insentif kendaraan listrik.
Kebijakan pemerintah mempertahankan subsidi BBM memang memantik pujian publik, namun para analis sepakat langkah itu tidak akan langgeng karena APBN punya batas sementara perang belum jelas kapan berakhir.
ADVERTISEMENT
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah seperti WFH satu hari per pekan, pembatasan pembelian Pertalite, hingga pemangkasan MBG, tetapi langkah ini dinilai belum cukup menurut para pengamat.
Indef pekan ini mengusulkan pengaktifan kembali insentif kendaraan listrik sebagai langkah meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia yang berkepanjangan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan insentif kendaraan listrik bisa menjadi strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun," katanya.
Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun, tetapi setiap kenaikan satu dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp7 triliun.
Simulasi IESR menunjukkan subsidi energi bisa mencapai Rp460 triliun jika harga rata-rata tertahan di angka 94 dolar AS per barel, sementara harga saat ini terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai penggunaan motor listrik bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi hingga 80 persen dibandingkan BBM konvensional.
"Menurut saya konversi ke motor listrik jauh lebih hemat energi dan mampu menekan biaya operasional harian hingga 80 persen atau seperlima dari biaya BBM konvensional," ujar Esther.
Pemerintah sendiri memiliki rencana ambisius untuk mengonversi sekitar 120 juta motor BBM menjadi motor listrik dalam waktu dekat.
Sebuah kajian IESR menemukan penggunaan mobil listrik sejauh 20.000 km dapat mengurangi impor BBM hingga 1.320 liter dan menghemat biaya pengguna sekitar Rp6,89 juta per tahun.
Dengan jumlah kendaraan listrik di jalan hingga Oktober 2025 mencapai sekitar 140.000 unit, potensi penghematan mencapai 185.000 kiloliter BBM dan biaya kompensasi sekitar Rp315 miliar pada tahun berjalan.
Alasan lain mengapa EV bisa menjadi solusi adalah karena mayoritas pembangkit listrik Indonesia masih menggunakan batu bara yang merupakan komoditas andalan dalam negeri sehingga tidak perlu diimpor.
Pada 2025 lalu, sekitar 66,5 persen listrik Indonesia berasal dari PLTU, disusul gas bumi 16,3 persen, energi terbarukan 12,9 persen, dan berbasis BBM sekitar 4,2 persen.
Insentif yang sebelumnya berlaku untuk mobil listrik adalah pembebasan bea impor, PPnBM 0 persen, dan PPN ditanggung pemerintah 10 persen, sementara untuk motor listrik pemerintah memberikan subsidi hingga Rp7 juta per Kartu Keluarga.
Menurut Esther, untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, insentif saja tidak cukup tanpa diikuti kemudahan administrasi dan infrastruktur pengisian daya yang memadai.
"Tentu saja ini tidak cukup hanya memberi subsidi pada saat beli motor tetapi juga pengurusan surat-surat, pajak tahunan, dan tidak lupa menyediakan stasiun charging area lebih banyak," lanjutnya.
HIPMI mengusulkan pengurangan pajak untuk perusahaan yang menggunakan EV sebagai kendaraan operasional di tengah krisis energi dunia.
"HIPMI juga mendorong pemberian insentif efisiensi energi di sektor swasta, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan PLTS atap, kendaraan listrik, shuttle bus karyawan, maupun teknologi hemat energi," terang HIPMI dalam siaran persnya pekan lalu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
