Repelita Jakarta - Polemik pernyataan Sekretaris Kabinet terkait fenomena inflasi pengamat terus bergulir dan memicu perdebatan publik, kali ini pegiat media sosial Herwin Sudikta angkat suara dengan melontarkan kritik tajam yang langsung menyasar ke dalam pemerintahan.
Menurut Herwin, apa yang disorot pemerintah justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata di dalam kabinet itu sendiri.
ADVERTISEMENT
Herwin menilai kritik terhadap para pengamat yang berbicara di luar bidangnya terdengar janggal karena fenomena serupa bahkan lebih mencolok justru terjadi di lingkup kabinet.
“Fenomena inflasi pengamat katanya jadi masalah. Pengamat ngomong di luar bidang dikritik,” ujar Herwin dikutip pada Senin (13/4/2026).
Namun ia mempertanyakan konsistensi pernyataan tersebut karena menurutnya banyak pejabat kabinet yang duduk di kursi tidak sesuai dengan latar belakangnya.
“Tapi anehnya, di kabinet sendiri banyak yang duduk di kursi yang gak nyambung sama latar belakangnya,” sambungnya.
Herwin bahkan menyindir bahwa persoalan tersebut bukan hanya ada di luar pemerintahan melainkan lebih padat di dalam kabinet.
“Seskab Teddy kayak lupa, masalahnya bukan cuma di luar. Di dalam malah lebih padat,” tegasnya.
Dalam kritiknya, Herwin menyinggung sejumlah contoh pejabat dengan latar belakang akademik tertentu yang menempati posisi strategis berbeda jauh dari bidangnya serta posisi Sekretaris Kabinet yang berasal dari latar belakang militer.
Bagi Herwin, kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang mencolok dalam cara pemerintah melihat standar kompetensi seseorang.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena maraknya pihak yang mengaku sebagai pengamat namun dinilai tidak memiliki dasar keahlian yang kuat dengan menyebut kondisi tersebut sebagai inflasi pengamat.
“Kemudian yang ketiga, saya mau jawab juga. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat,” ujarnya.
Ia mencontohkan adanya pengamat beras yang latar belakangnya bukan di bidang tersebut serta pengamat militer dan pengamat luar negeri yang datanya tidak sesuai fakta.
“Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian pengamat tersebut telah lama aktif membentuk opini publik bahkan sebelum pemerintahan saat ini berjalan.
“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak sebelum presiden menjabat,” ungkapnya.
Meski banyak kritik beredar, pemerintah mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi dengan lebih dari 96 juta warga lebih percaya kepada presiden.
“Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya presiden. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” tegasnya.
Di sisi lain pemerintah tetap membuka ruang perbedaan pendapat dalam demokrasi namun kritik diminta disampaikan secara bijak tanpa menimbulkan kecemasan di masyarakat.
“Silakan beri kritik. Tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan. Membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kini justru memicu reaksi balik di mana kritik Herwin memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya soal validitas pengamat tetapi juga soal konsistensi pemerintah dalam menerapkan standar kompetensi.
Dengan polemik yang terus berkembang, isu inflasi pengamat kini tak hanya menjadi kritik ke luar tetapi juga berbalik menjadi sorotan tajam ke dalam kabinet sendiri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
