Repelita [Jakarta] - Pengamat komunikasi akademis tingkat tinggi melayangkan kecaman terbuka menyusul indikasi peradilan sesat yang menyasar mantan pimpinan tinggi kepolisian tanah air.
Peringatan keras tersebut disiarkan lewat platform jejaring sosial milik sang guru besar guna merespons tekanan hukum yang mendera sang purnawirawan jenderal.
ADVERTISEMENT
"JANGAN KRIMINALISASI MANTAN WAKAPOLRI YANG KRITIS," tulisnya di akun @HenriSubiakto.
Akademisi senior itu menyebut figur purnawirawan bintang tiga tersebut sebagai tokoh publik berintegritas tinggi yang konsisten memegang prinsip keberanian serta kesederhanaan.
"Komjen Pol (Purn) Oegroseno itu tokoh nasional yang kritis, berani, dan hidup sederhana," jelasnya.
Rekam jejak ketegasan tokoh tersebut terbukti tatkala ia rela kehilangan jabatan struktural demi menolak perintah eksekusi kontroversial bertahun-tahun silam.
"Oegro dikenal tegas dan berintegritas tinggi. Ia pernah dicopot sebagai Kapolda Sulawesi Tengah karena menolak perintah eksekusi mati Tibo cs pada 2006 yang ia anggap sebagai korban kriminalisasi. Kariernya juga pernah menjabat sebagai Kadiv Propam hingga Wakapolri," ungkapnya.
Memasuki masa purnabakti, sang jenderal veteran tetap konsisten menyuarakan pandangan korektif terhadap kebijakan penyelenggara pemerintahan negara.
Sikap vokal tersebut berlanjut ketika dirinya hadir memberikan keterangan sebagai saksi ahli bagi para terdakwa kasus sengketa dokumen akademik mantan kepala negara.
"Belakangan, Oegroseno setelah pensiun aktif dan kritis terhadap pemerintah. Ia menjadi saksi ahli untuk Roy Suryo dan dr. Tifa (Tifauzia Tyassuma) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya," ujarnya.
Pakar komunikasi universitas terkemuka itu menilai konstelasi hukum tersebut menjadi titik balik dideranya sang tokoh oleh para junior di Korps Bhayangkara.
"Karena sikapnya yang terlalu vokal dalam banyak hal, ia pun dijadikan target kriminalisasi oleh junior-juniornya dari kepolisian," paparnya.
Indikasi tekanan terstruktur tersebut terlihat dari upaya pengusutan kembali kasus pengadaan lahan institusi masa lalu yang sudah berlalu sangat lama.
"Ada pengusutan dugaan korupsi pembelian tanah Lembaga Pendidikan Polri 15 tahun yang lalu di Bandung," terangnya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
