Repelita Jakarta - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa keresahan yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan cerminan kegelisahan publik yang lebih luas.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menyebut bahwa sangat wajar jika JK merasa tersinggung atas serangan yang datang dari sejumlah relawan atau pendukung Jokowi.
ADVERTISEMENT
Namun menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak terus dibiarkan berkembang tanpa arah dan kejelasan yang jelas.
Hensa menilai bahwa polemik ijazah Jokowi yang berlarut-larut justru memicu banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa apa yang disuarakan JK bukanlah kepentingan pribadi semata, melainkan bagian dari keresahan kolektif yang juga dirasakan publik.
“Concern Pak JK tentang ijazah Pak Jokowi ini memang concern umum, seluruh rakyat Indonesia. Kenapa begitu lama dan bertele-tele? Padahal ada contoh seperti Hakim MK Arsul Sani yang langsung menunjukkan ijazahnya dan selesai,” ujar Hensa kepada wartawan.
Menurut Hensa, argumen yang selama ini disampaikan Jokowi bahwa pihak yang menuduh harus membuktikan tuduhannya tidak sepenuhnya relevan dalam konteks seorang mantan presiden.
Ia menilai posisi Jokowi sebagai tokoh bangsa justru menuntut adanya langkah yang lebih terbuka dan transparan untuk menjawab keraguan publik.
“Kalau Pak Jokowi bukan presiden ketujuh dan bukan tokoh bangsa, mungkin argumen itu bisa diterima. Tapi justru karena statusnya, dibutuhkan langkah yang tidak biasa untuk dipertontonkan kepada publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Hensa menegaskan bahwa kunci penyelesaian polemik yang berkepanjangan ini berada pada institusi pendidikan tempat Jokowi menempuh studi, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurutnya, pernyataan resmi dan terbuka dari kampus tersebut dapat menjadi titik akhir dari perdebatan yang terus bergulir.
“Standpoint saya sejak awal adalah UGM. Kalau UGM mengatakan Jokowi kuliah dan lulus, maka selesai buat saya. Maka justru UGM harus dilibatkan dalam proses pembuktian ini,” katanya.
Di sisi lain, Hensa juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berujung pada serangan personal, termasuk kepada Jusuf Kalla.
Ia menilai bahwa sebagai tokoh bangsa, JK tetap layak mendapatkan penghormatan yang setinggi-tingginya dari semua pihak.
Menurutnya, pendekatan dialog dan musyawarah jauh lebih dibutuhkan ketimbang terus memperkeruh suasana di ruang publik.
“Termul atau relawan Jokowi yang menyerang Pak JK bisa menggunakan teknologi paling canggih yang diwariskan para pendiri bangsa, namanya musyawarah. Ketemu Pak JK, dan kembali menjadi satu kesatuan bangsa yang bersinergi positif,” pungkas Hensa.
Polemik ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat tanpa titik terang.
Minimnya kejelasan yang dianggap tuntas membuat isu ini terus bergulir dan memicu beragam spekulasi di ruang publik.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran klarifikasi resmi dari pihak terkait dinilai menjadi langkah yang sangat penting.
Langkah tersebut diperlukan untuk meredam polemik sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
