[HEBOH] Modus Main 'Raja-Rajaan' Jokowi Dibongkar: Permintaan Gelar Adat Ditolak Lembaga Adat Semende Muara Enim

Repelita Jakarta - Langkah politik Jokowi yang memanfaatkan tradisi lokal kembali menuai sorotan hangat setelah munculnya penolakan keras dari warga atas usulan penganugerahan gelar adat di Kabupaten Muara Enim.

Penolakan publik mencuat pasca beredarnya surat resmi DPD Partai Solidaritas Indonesia Muara Enim yang ditandatangani oleh A. Elfin MZ Muchtar.

Surat tersebut dikirimkan kepada Dewan Pembina Adat Semende untuk meminta penyematan gelar kehormatan "Meraje" kepada Joko Widodo.

Respons penolakan tajam langsung dilayangkan oleh para pemangku adat karena usulan dari pihak partai politik dianggap menabrak tatanan tradisi setempat.

Jurnalis senior Hersubeno Arif turut menyoroti dinamika ini dan menilai tindakan DPD PSI telah melanggar tata krama adat lokal.

Dalam tatanan adat Semende khususnya pada sistem Meraje Anak Belai atau Ghumah Tunggu Tubang penganugerahan gelar "Meraje" bersifat amat sakral.

"Gelar tersebut hanya bisa diberikan berdasarkan garis keturunan (genealogi) yang jelas, bukan sekadar gelar kehormatan yang bisa disematkan kepada orang luar wilayah. Pemberian gelar juga harus melewati serangkaian aturan adat yang ketat dan luhur, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipesan melalui selembar surat dari partai politik," kata Hersubeno dalam video di akun Youtube-nya.

Hersubeno menilai manuver PSI ini bukan sekadar insiden tunggal melainkan bagian dari skenario politik yang berulang di berbagai wilayah.

Ia mengkritik fenomena tersebut sebagai upaya sistematis untuk terus mengumpulkan berbagai gelar adat demi kepentingan praktis.

"Memalukan, terbongkar modus Jokowi Main Raja-Rajaan," katanya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok