[HEBOH] Kritik Pidato Tanpa Teks, Said Didu Soroti Klaim Keuntungan Penggilingan Padi Rp 2 Triliun

Repelita [Jakarta] - Tokoh publik pengamat sosial melontarkan kritik terhadap kebiasaan kepala negara yang kerap menyampaikan pidato tanpa menggunakan teks tertulis.

Penyampaian gagasan secara spontan, terutama ketika menyinggung rincian data kuantitatif, dinilai berisiko memunculkan multitafsir serta memicu polemik luas.

Kritik tersebut secara khusus dialamatkan pada penyebutan nominal angka tertentu yang sempat menyita perhatian masyarakat luas beberapa waktu lalu.

Pemberian informasi berbasis data kuantitatif diminta agar disajikan secara lebih teliti guna menghindari kesalahpahaman di tengah publik.

"Saya berharap Presiden Prabowo mengurangi pidato tanpa teks, apalagi terkait dengan angka," ujar Said Didu.

Penyampaian angka yang akurat dianggap krusial agar pesan yang ditangkap oleh masyarakat sejalan dengan substansi permasalahan yang dimaksud.

Nominal fantastis yang sempat disinggung dalam pidato tersebut sejatinya merujuk pada keuntungan usaha pengolahan gabah akibat kecurangan perdagangan.

Praktik manipulatif itu berkaitan dengan penjualan komoditas beras biasa yang dilabeli sedemikian rupa seolah-olah memiliki kualitas unggulan.

"Padahal makna angka Rp2 triliun adalah penggilingan padi yang melakukan pelanggaran," tukasnya.

"Seakan memproduksi beras premium kemudian menjualnya padahal yang diproduksi adalah beras biasa," tandasnya.

Besaran keuntungan melimpah tersebut diklaim lahir langsung dari praktik penipuan mutu barang yang dilakukan oleh pelaku usaha nakal.

"Dari penipuan tersebut penggilingan padi yang dimaksud untung Rp2 triliun," kuncinya.

Pernyataan kepala negara sendiri sebelumnya bersumber dari laporan yang diterima mengenai tingginya marjin usaha pengolahan hasil pertanian tersebut.

"Saya dapat laporan satu penggelingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan," kata Prabowo.

Besaran angka fantastis tersebut langsung mengundang perhatian para pengamat untuk melakukan uji petik perhitungan sederhana secara logis.

Simulasi matematis dilakukan dengan membandingkan tarif jasa pengolahan gabah konvensional di tengah masyarakat.

"Oke, mari kita hitung ya, untuk mendapatkan 2 triliun per bulan berapa banyak padi yang harus digiling," ujar Doni.

"Kalau kita lihat, jasa penggilingan padi di tempat itu Rp300 rupiah sampai Rp500 rupiah per kilogram," ucapnya.

"Kalau penggilingan keliling bisa Rp500 sampai Rp1000 rupiah per kilogram," tambah dia.

Perhitungan rata-rata menggunakan asumsi biaya jasa menengah menunjukkan volume fisik yang harus diproses berada di luar batas kewajaran.

"Kita ambil titik tengahnya, Rp500 rupiah per kilogram. Bayangkan Rp500 rupiah per kilogram, maka berapa yang harus digiling untuk mendapatkan Rp2 triliun?," jelasnya.

Skala volume pengolahan yang dihasilkan dari simulasi tersebut bahkan melampaui total kebutuhan konsumsi pangan nasional bulanan.

"Berarti gampang saja, kurang lebih sekitar 4 juta ton beras yang harus digiling untuk mendapatkan bukan profit, tapi omset Rp2 triliun," terangnya.

"Nah, kita lihat lagi berapa kebutuhan beras masyarakat Indonesia per bulan, dan sekitar 2,5 juta ton," timpalnya.

Perbandingan data empiris tersebut memperlihatkan adanya kejanggalan nyata pada informasi yang diterima oleh pengambil kebijakan tertinggi.

"Berarti kalau 4 juta ton itu hampir 2 kali lipat dari kebutuhan rakyat Indonesia," bebernya.

Keakuratan laporan yang sampai ke meja istana dipertanyakan kembali kebenarannya agar tidak menyesatkan arah kebijakan pemerintah.

"Maka mari kita tanyakan ke Pak Presiden, penggilingan beras mana yang punya? Omset Rp2 triliun dan menggiling 4 juta ton itu," kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok