[HEBOH] Anggaran Kaos Kaki Rp6,9 M dan Motor Listrik Rp1,2 T, Dana Makan Justru Minim? Ini Penjelasan Pemerintah

Repelita Jakarta - Heboh anggaran kaos kaki Rp6,9 miliar dan motor listrik Rp1,2 triliun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pertanyaan publik mengapa dana untuk makanan justru terlihat minim.

Yang paling menyita perhatian adalah alokasi dana untuk pengadaan kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar untuk membeli sekitar 17 ribu pasang dengan estimasi harga Rp100 ribu per pasang.

Tak berhenti di situ, publik juga dikejutkan dengan besarnya anggaran untuk motor listrik yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Di tengah besarnya anggaran untuk perlengkapan dan kendaraan, dana untuk makanan justru disebut memiliki porsi paling kecil.

Padahal, makanan merupakan inti utama dari program Makan Bergizi Gratis yang menjadi fokus pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai terjadi ketidakseimbangan dalam prioritas anggaran program.

Politisi Demokrat, Yan A. Harahap, menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait polemik ini.

“Perlu klarifikasi terbuka terhadap isu anggaran yang sedang ramai diperbincangkan. Jika benar adanya, pengadaan seperti ini berisiko merusak kepercayaan publik," ujarnya.

Menanggapi polemik tersebut, pemerintah memberikan klarifikasi bahwa anggaran kaos kaki bukanlah belanja konsumtif semata.

Kaos kaki disebut sebagai bagian dari perlengkapan operasional dalam kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme resmi termasuk sistem e-katalog.

Meski sudah ada penjelasan, kritik dari publik dan pengamat tetap mengalir terhadap transparansi anggaran BGN.

Perbedaan porsi anggaran yang mencolok antara kebutuhan utama dan pendukung menjadi alasan utama munculnya polemik ini.

Kontroversi anggaran BGN menjadi pengingat pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan tepat sasaran.

Ke depan, kejelasan dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok