Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, melayangkan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.
Pimpinan lembaga kajian tersebut menilai sang kepala daerah lebih memprioritaskan upaya membangun citra diri ketimbang merumuskan jalan keluar nyata untuk mengatasi masalah kekurangan kas daerah.
ADVERTISEMENT
Persoalan utama yang disoroti menyangkut beban defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang angkanya menembus Rp5,7 triliun.
Berbagai ragam kegiatan KDM yang sering menghiasi ruang publik maya dianggap belum mencerminkan rumusan kebijakan fiskal yang memadai.
Kritik pedas tersebut disampaikan secara langsung oleh Hari Purwanto pada hari Minggu, 13 September 2026.
"KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail," kata Hari.
Pemanfaatan platform digital secara besar-besaran dinilai hanya menjadi sarana pendongkrak popularitas semata di hadapan publik luas.
Namun, tingginya atensi masyarakat di dunia maya itu semestinya dibarengi dengan langkah taktis yang menyentuh urusan mendasar warganya.
Akibat pola kerja yang demikian, masyarakat diingatkan agar tidak menaruh ekspektasi berlebihan terhadap kapasitas kepemimpinan KDM saat ini.
Penyelesaian krisis keuangan daerah senilai triliunan rupiah tersebut diyakini sulit terwujud jika orientasi kerjanya tidak mengalami perombakan mendasar.
"Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini," ujarnya.
Sorotan tajam ini turut dihubungkan dengan dinamika konstelasi politik tingkat nasional yang kerap mengaitkan nama sang gubernur.
Agenda politik masa mendatang disebut-sebut menempatkan figur tersebut dalam bursa perhitungan strategis perebutan kekuasaan tingkat pusat.
Sebelum melangkah ke panggung yang lebih tinggi, ujian terbesar yang wajib dituntaskan adalah menstabilkan roda pemerintahan di tanah pasundan.
"Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp5,7 T KDM bisa memberikan solusi," tegasnya.
Langkah penghematan yang ketat dipandang sebagai instrumen paling mendesak guna meredam tekanan anggaran yang sedang melanda wilayah tersebut.
Evaluasi menyeluruh secara berkala juga disarankan untuk menyasar pos-pos pengeluaran kedinasan yang dinilai lebih bernuansa publisitas semata.
"Kalau KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya adalah dengan menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar efektif dan efisien," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
