Repelita [Jakarta] - Pernyataan tokoh intelektual hukum tata negara perihal absennya wadah pergerakan keagamaan dalam mengawal fungsi kontrol sosial memicu reaksi keras dari pemimpin spiritual garis keras.
Sindiran bernada tajam tersebut langsung dikaitkan dengan memori masa lalu terkait kebijakan pembumihangusan sebuah organisasi massa yang disahkan ketika sang cendekiawan masih memegang tongkat komando kementerian koordinator bidang politik.
ADVERTISEMENT
"Ada satu mantan Menko Polkam, wah sekarang teriak. Apa dia bilang? Sekarang ini di Indonesia gak ada organisasi yang Amar Ma'ruf Nahi Munkar," ujar Habib Rizieq dikutip fajar.co.id, Jumat (24/7/2026).
Inkonsistensi sikap sang mantan pejabat tinggi lantas dipertanyakan lantaran kelompok yang selama ini lantang menyuarakan perlawanan terhadap kemungkaran justru dihabisi di era kepemimpinannya.
"Nah kan lu yang bubarin, yang bubarin dia organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yaitu FPI, Front Pembela Islam," tukasnya.
Sikap vokal yang baru ditunjukkan saat ini dinilai tidak relevan serta sebatas pencitraan belaka.
"Kenapa sekarang dia datang mau jadi pahlawan kesiangan. Jangan, jangan ngikutin," sebutnya.
Para pengikut yang memadati arena pengajian lantas diimbau agar tidak gampang terpedaya oleh narasi tokoh pemerintahan yang perilakunya berubah haluan pasca lengser dari lingkaran kekuasaan.
"Ini pejabat-pejabat begini jangan diikutin, sudara. Jangan, dia karena gak dapet kursi aja dia lagi marah-marah," timpalnya.
Serangan verbal berlanjut dengan melontarkan perumpamaan menohok terkait tabiat haus kekuasaan yang berpotensi membutakan mata hati.
"Besok kalau jadi kursi sama dia jadi iblis juga, sudara. Karena udah terbukti kemarin dia jadi iblis kok, yang bubarin FPI sebagai organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu salah satunya kan Menko Polhukam, sudara," Habib Rizieq menuturkan.
"Kan dia Menko Polkamnya. Kenapa sekarang pakai teriak-teriak tidak ada ormas yang Nahi Munkar," tambahnya.
Polemik ini bermula dari pandangan kritis sang mantan menteri mengenai melemahnya daya kritis kelompok keagamaan terhadap berbagai penyimpangan di tubuh pemerintahan.
"Nah, persoalannya sekarang. Ormas-ormas Islam itu tidak mau bernahi mungkar," ucap Mahfud saat itu.
Konsep perjuangan umat sejatinya tidak sebatas menyerukan ajakan kebaikan tetapi mutlak harus disertai keberanian membendung arus keburukan.
"Perjuangan itu kan ada dua. Amar ma'ruf, memberi nasihatnya, dan nahi mungkar. Mencegah ke mungkar," lanjutnya.
Fenomena yang berkembang saat ini justru memperlihatkan pergeseran wadah penyampaian kritik dari mimbar resmi beralih ke ruang bincang digital.
"Nahi mungkarnya tidak ada semuanya memuji-muji. Lalu dapat tambang gitu," bebernya.
Sikap bungkam para pemuka agama dituding sebagai dampak dari iming-iming materi sehingga tumpul dalam melakukan koreksi kebijakan.
"Amar ma'ruf, semua ini bagus, harus begini, begini. Ulamanya diem coba. Mana coba? Saya ingin tahu. Mana ulama sekarang yang nahi mungkar? Ormas. Tidak ada," sambung dia.
Ruang bincang elektronik kekinian justru dipuji karena terbukti lebih bernyali mengambil alih peran pengawasan yang selama ini ditinggalkan.
"Yang banyak nahi mungkarnya itu malah podcast. Itu nahi mungkar itu. Ormas mana? Saya ingin tahu. Apa nahi mungkarnya sekarang? NU, Muhammadiyah dan lain-lain. MUI. Tidak ada," terangnya.
Kecenderungan mentalitas gampang melunak usai dipanggil oleh pihak penguasa menjadi sorotan akhir sang pengamat hukum tersebut.
"Semuanya yang baik-baik. Begini, Pak. Sebaiknya gini, Pak. Pak, ini salah. Mana bilang, ngatakan gitu. Sehari ngatakan salah, begitu dipanggil. Besok benar, Pak," tandasnya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
