Repelita [Jakarta] - Sorotan kritis terhadap efektivitas dan arah serangkaian program populis yang digulirkan oleh pemerintah kembali mengemuka dari kalangan akademisi.
Pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar memberikan catatan tajam mengenai relevansi kebijakan publik nasional saat ini.
ADVERTISEMENT
Berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dinilai berisiko menggeser prioritas utama penciptaan keadilan sosial.
Inisiatif publik tersebut dikritik lantaran dinilai cenderung dimanfaatkan sebagai instrumen dukungan politik ketimbang pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Zainal Arifin Mochtar mengkritik pergeseran orientasi utama dari penyusunan kebijakan publik tersebut dalam sebuah forum diskusi.
"Apa yang mau saya katakan terkait kualitas kebijakan? Ternyata dalam analisis yang dibangun, (program-program) ini dipakai untuk menopang mesin politik, bahkan dipakai untuk menopang mesin keamanan dan ketertiban," tegas Uchenk dalam sesi diskusi, Kamis (27/8/2026).
Indikasi masalah pada tahap pelaksanaan di lapangan semakin menguat seiring langkah tindak penegakan hukum oleh aparat kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyimpangan.
Keterlibatan instansi penegak hukum tersebut menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.
Di sisi lain, konsep operasional Koperasi Desa Merah Putih turut dinilai menyimpang dari prinsip dasar pemberdayaan ekonomi warga berbasis kerakyatan.
Penerapan program tersebut dikhawatirkan mengarah pada dominasi kapitalisme negara yang membatasi keterlibatan independen masyarakat desa.
Temuan dalam kajian dokumenter Dirty Vote turut memperkuat dugaan adanya keterikatan antara para pelaksana proyek strategis dengan lingkaran kekuasaan.
Penunjukan penanggung jawab lapangan pada program pendistribusian makanan gratis serta koperasi desa terindikasi kuat melibatkan yayasan maupun figur yang dekat dengan pusat pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
