Berita, Nasional

Gibran Bisa Dipidana dan Diharamkan Ikut Pemilu, Ini Kata Mahfud MD

Repelita.net

19 November 2026 13:15 WIB • 53 view

Gibran Bisa Dipidana dan Diharamkan Ikut Pemilu, Ini Kata Mahfud MD
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai belum tentu menutup rapat seluruh persoalan hukum yang mengiringinya.

ADVERTISEMENT

Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan peringatan keras bahwa Gibran tetap berpotensi dipidana bahkan bisa diharamkan mengikuti pemilihan umum apabila terbukti melanggar hukum.

Pandangan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut memicu babak baru dalam diskursus seputar pengunduran diri Gibran.

Pasalnya, polemik yang pada mulanya hanya berputar pada keabsahan syarat administrasi pendidikan serta proses pencalonan wakil presiden kini mulai merambah pada potensi jerat pidana dan pencabutan hak politik.

Melalui tayangan siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 17 November 2026, Mahfud menguraikan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian pejabat merupakan dua jalur hukum yang berlainan.

Kedua mekanisme ketatanegaraan tersebut membawa dampak administratif maupun konsekuensi yuridis yang sama sekali tidak dapat disamakan begitu saja.

Mahfud turut menggarisbawahi kekosongan norma konstitusional yang mengatur secara rinci mekanisme pemberhentian wakil presiden dalam kondisi spesifik seperti yang tengah berlangsung sekarang.

Oleh sebab itu, penyerahan surat pengunduran diri oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 12 November 2026 lalu tidak lantas menuntaskan seluruh akar masalah.

Pertanggungjawaban Pidana dan Pencabutan Hak Politik Tetap Terbuka

Poin paling mendasar dari paparan Mahfud terletak pada terbukanya pintu pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Dengan kata lain, status sudah mengundurkan diri tidak dapat dijadikan tameng untuk menghentikan proses penyelidikan apabila memang terbukti ada pelanggaran pidana yang memenuhi unsur delik.

Adapun ancaman sanksi hukum yang membayangi juga tergolong berat karena mencakup potensi pencabutan hak politik untuk ikut pemilu hingga kewajiban mengembalikan seluruh keuangan negara yang telah dipakai.

Kendati demikian, jenis hukuman tersebut sepenuhnya bergantung pada konstruksi perkara yang dibangun penyidik, dakwaan jaksa penuntut umum, serta ketukan palu majelis hakim di persidangan.

Dengan begitu, berbagai kemungkinan sanksi pidana tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai vonis yang secara otomatis langsung dijatuhkan kepada Gibran.

Selain menyoroti proses pencalonan, Mahfud juga menyinggung penggunaan berbagai fasilitas negara yang telah dinikmati selama Gibran menduduki kursi wakil presiden.

Pemanfaatan fasilitas kenegaraan tersebut berpotensi digugat keabsahannya apabila di kemudian hari terbukti bahwa dasar hukum pengangkatannya mengandung cacat yuridis.

Uraian hukum ini mempertegas prinsip dasar bahwa mundur dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban atas perbuatan yang diduga terjadi sebelum seseorang meninggalkan posisinya.

Polemik Ijazah Jadi Pangkal Persoalan

Analisis yang disampaikan Mahfud tersebut tidak dapat dipisahkan dari rentetan kontroversi syarat pendidikan Gibran yang terus bergulir sejak tahapan pencalonan Pemilihan Umum 2024.

Sengkarut ini kembali memanas setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan mengenai keabsahan riwayat pendidikan Gibran, khususnya menyangkut dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri sebagai syarat maju sebagai calon wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi lewat putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan alat bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara jenjang sekolah menengah atas.

Walaupun demikian, putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut tidak serta-merta memvonis Gibran telah melakukan tindak pidana pemalsuan maupun pelanggaran hukum pidana lainnya.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan pencalonan berada di luar lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.

Sengketa keabsahan dokumen tersebut kemudian bergeser dan berlanjut ke meja peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan HM Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran bertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah serta batal demi hukum sekaligus memerintahkan pemusnahan dokumen itu.

Putusan kasasi ini menjadi tonggak krusial karena menyentuh langsung legalitas dokumen administrasi yang selama ini menjadi polemik utama dalam syarat pencalonan Gibran.

Namun demikian, pembatalan suatu keputusan tata usaha negara tidak secara otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait.

Untuk sampai pada penetapan status pidana, aparat penegak hukum wajib menempuh tahapan penyelidikan, penyidikan, pembuktian unsur pasal, hingga proses peradilan sesuai koridor hukum acara.

Mundur Bukan Berarti Persoalan Selesai

Kini, keputusan Gibran melepaskan jabatan wakil presiden justru melahirkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai kelanjutan konsekuensi hukum dari proses pencalonannya terdahulu.

Pertanyaan utama yang mengemuka adalah apakah polemik ini cukup berhenti pada ranah administrasi pemerintahan atau justru menyimpan dimensi pidana yang harus diusut penegak hukum.

Penjelasan Mahfud memberikan garis batas yang tegas bahwa kedua ranah persoalan hukum tersebut harus ditempatkan secara terpisah dan proporsional.

Seseorang yang sudah berstatus mantan pejabat negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan pelanggaran hukum yang terjadi sewaktu proses meraih jabatan tersebut berlangsung.

Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari institusi penegak hukum mengenai dimulainya proses penyidikan pidana terhadap Gibran terkait polemik riwayat pendidikannya.

Oleh karena itu, ulasan yang disampaikan Mahfud bukanlah sebuah vonis bahwa Gibran telah melakukan tindak pidana tertentu.

Pernyataan tersebut hadir sebagai pengingat konstitusional bahwa mekanisme pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk mengubur persoalan hukum yang belum tuntas.

Pada akhirnya, kewenangan penuh untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana tetap berada di tangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Sementara itu, seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum yang transparan atas polemik besar yang telah berkembang jauh melampaui sekadar urusan administrasi pencalonan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung