Repelita Jakarta - Dinamika internal jajaran koalisi partai politik pendukung pemerintah dilaporkan mulai memanas seiring adanya evaluasi kinerja kementerian secara mendalam.
ADVERTISEMENT
Sorotan tajam diarahkan kepada performa sejumlah menteri teknis yang dianggap belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi realisasi program prioritas kepala negara.
Ulasan politik mengenai rapor evaluasi jajaran kabinet ini diulas secara kritis melalui tayangan program podcast Akbar Faizal Uncensored.
Berdasarkan diskusi yang disiarkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 tersebut juru bicara otoritas penguasa membeberkan indikator penilaian.
Anggota DPR RI fraksi Gerindra Kamrussamad mengungkapkan bahwa terdapat puluhan pembantu presiden yang kinerjanya saat ini berada di bawah target.
Indikator utamanya merujuk pada pemenuhan target tahunan rencana kerja pemerintah serta responsivitas terhadap penyelesaian persoalan publik di lapangan.
Maka ketika seorang elit Partai Gerindra mengungkapkan bahwa ada 42 menteri dan wakil menteri yang tidak perform dan layak ganti kira-kira begitu, cetus Akbar Faizal selaku pemandu program.
Kamrussamad kemudian menjabarkan sejumlah kementerian strategis yang pelayanannya dinilai belum optimal, seperti subjek pasokan energi dan logistik ekonomi daerah.
Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik seperti pemadangan listrik sudah 10 bulan berjalan, tutur Kamrussamad memaparkan keluhan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa gangguan pada sektor vital berisiko tinggi merusak stabilitas investasi global dan memicu sentimen white and see bagi para investor.
Menteri ESDM kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia dituding menjadi salah satu fokus pengawasan akibat hambatan distribusi pasokan komoditas strategis.
Selain itu pos kementerian Komdigi serta kementerian UMKM turut mendapat rapor merah karena dinilai belum maksimal menuntaskan keluhan judi online dan pinjol ilegal.
Kritik juga menyasar peran kementerian Dalam Negeri dan kementerian Desa terkait minimnya sinkronisasi sosialisasi perubahan skema alokasi dana pembangunan daerah.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengingatkan agar rencana reshuffle kabinet ke depan diarahkan pada perampingan struktur demi efisiensi fungsional anggaran publik (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
