Repelita [Jakarta] - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Permintaan ini muncul bersamaan dengan desakan agar Menteri Keuangan, Purbaya Yudi, dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak kredibel dalam menyampaikan keterangan kepada publik.
ADVERTISEMENT
Ketegangan bermula ketika Purbaya Yudi membantah bahwa program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa memberikan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Said Didu merasa pernyataan sang menteri tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menilai gaya komunikasi yang ditunjukkan terlalu defensif.
Melalui unggahan di akun X miliknya pada Senin (8/6/2026), ia melayangkan kritik tajam terhadap narasi yang dibangun oleh pihak kementerian.
https://x.com/msaid_didu/status/1799335684693356846
"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulis Said Didu.
Ia pun menyindir sang menteri dengan perumpamaan dari negeri jiran untuk menggambarkan sosok yang dianggap terlalu banyak memberikan janji tanpa disertai bukti konkret.
"Pinjam istilah orang Malaysia - Menkeu ini terlalu banyak cakap tanpa bukti," tegasnya dalam cuitan tersebut.
Selain menuntut perombakan posisi menteri, Said Didu membeberkan sepuluh persoalan krusial yang ia temukan selama pelaksanaan program makan bergizi di lapangan.
Beberapa poin utamanya mencakup indikasi ketidakefisienan dalam penunjukan mitra dapur serta transparansi proses pengadaan barang dan aset pendukung program.
Ia juga menyoroti masalah efektivitas sasaran bantuan, kebosanan penerima manfaat akibat menu yang kurang variatif, hingga arogansi dari petugas di tingkat pelayanan.
Menurut Said Didu, lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah serta pola anggaran yang tidak efisien berisiko membuat program ini gagal di tengah jalan.
Catatan lain meliputi buruknya standarisasi keamanan pangan serta potensi monopoli pasokan bahan baku oleh pihak tertentu dibandingkan memberdayakan UMKM lokal.
Sikap pimpinan Badan Gizi Nasional yang dianggap arogan turut menjadi catatan merah bagi pengamat tersebut sebagai batu sandungan bagi keberhasilan agenda nasional ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
