[GEMPAR] Pemuda Ini Bongkar Tabiat Oligarki dan Suarakan Pajak Sultan Demi Keadilan Rakyat

Repelita Jakarta - Gelombang perlawanan dari generasi muda kini mulai mencuat untuk meruntuhkan dominasi sistem ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada keadilan rakyat banyak. Aksi nyata berupa pembongkaran tabiat buruk kaum oligarki ini disebarluaskan secara terbuka melalui unggahan video pendek oleh kanal YouTube @EsensiPolitika pada hari Senin, 28 September 2026.

Melalui tayangan video tersebut, seorang aktivis sekaligus peneliti bernama Wahyudi Askar secara berani memaparkan bobroknya perilaku kelompok super kaya di tanah air. Dirinya menggagas sebuah formula perpajakan yang disebut dengan istilah pajak sultan atau wealth tax demi menghentikan monopoli ekonomi yang kian merajalela.

Wahyudi Askar menerangkan bahwa pungutan wajib ini sama sekali bukan dibebankan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah secara umum. Aturan finansial ketat tersebut ditargetkan hanya menyasar segelintir kaum berkuasa yang berjumlah sekitar 2 persen dari populasi nasional.

Golongan elit yang terkena aturan khusus ini adalah mereka yang mendominasi kepemilikan aset dengan total akumulasi di atas angka Rp84 miliar. Peneliti tersebut menyatakan bahwa kelompok borjuis ini dijamin tidak akan jatuh miskin hanya karena ditarik setoran pajak kekayaan sebesar 2 persen.

Ia juga menjabarkan perbedaan fundamental antara sistem pajak properti biasa dengan pungutan pajak kekayaan yang sedang diperjuangkan tersebut. Penerapan skema pajak kekayaan akan melacak dan menghitung nilai seluruh kepemilikan aset riil seseorang, termasuk barang glamor yang berada di dalam rumah.

Berbagai aset berharga mulai dari berlian, tas bermerek mewah, kapal pesiar pribadi, jet komersial, hingga instrumen saham bakal dikalkulasikan sebagai objek pajak kekayaan. Aktivis muda ini mengingatkan esensi penting bahwa kekayaan dengan skala raksasa tersebut tidak pernah didirikan atas keringat pribadi semata.

Sektor industri raksasa seperti pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, hingga pabrik rokok skala besar bisa meraup untung karena difasilitasi infrastruktur negara. Seluruh operasional bisnis korporasi tersebut terbukti menggunakan jembatan serta fasilitas pelabuhan yang dibangun dari hasil patungan uang pajak rakyat.

Kondisi riil bangsa saat ini dinilai telah berada dalam cengkeraman gurita konglomerat yang menyetir hampir seluruh sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Gurita kekuasaan mereka bahkan dituding telah menyusup ke dalam lingkaran birokrasi politik dengan menempatkan figur mereka sebagai menteri serta penyokong dana partai.

Dominasi absolut ini juga diperkuat dengan kepemilikan media massa mainstream dan pengerahan tim pendengung atau buzzer untuk mengendalikan opini publik. Bahaya terbesar dari menguatnya sistem republik oligarki ini bukan hanya monopoli modal, melainkan terciptanya ekosistem sosial yang angkuh.

Budaya negatif itu memicu kaum kaya raya secara jemawa merendahkan warga biasa yang dinilai tidak memiliki daya tawar finansial apa-apa. Gerakan perlawanan anak muda ini diharapkan mampu menekan kesenjangan sosial yang timpang serta mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan masyarakat (*).

Editor: 91224 R-ID Elok