Repelita [Jakarta] - Penganugerahan gelar kehormatan adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh lima kesultanan di Lampung memicu gelombang perdebatan sengit di ruang siber.
Momentum ritual yang berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja di tanah Lampung pada 26 hingga 28 Juni 2026 ini segera berubah menjadi panggung protes bagi khalayak luas.
ADVERTISEMENT
Sentimen negatif terhadap penganugerahan tersebut terekam jelas dalam kolom komentar akun Instagram @rmol.id yang diunggah pada Minggu (28/6/2026).
Sebagian besar warganet secara gamblang menyuarakan ketidaksukaan mereka dengan memplesetkan gelar adat tersebut sebagai bentuk sindiran keras atas rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama dua periode.
“BAGINDA RAJA RAKUS BIN TAMAK,” tulis akun @hafiz_bin_ aziz dalam kolom komentar.
“Raja Jawa tnpa Mahkota Ambisi terus Berkuasa,” timpal akun @slow_aja6406.
Diskursus publik ini tidak berhenti pada kritik personal, melainkan merembet pada dugaan pelanggaran hukum dan isu integritas masa lalu yang sempat menyita perhatian internasional.
Beberapa pengguna media sosial mengaitkan penganugerahan gelar ini dengan laporan mengenai dugaan praktik korupsi yang pernah dirilis oleh organisasi pengawas anti-rasuah global, OCCRP.
“Kenapa orang ngotot ingin berkuasa terus..? Karena klo gak berkuasa pasti akan diperiksa dan dipenjara atas kejahatannya dimasa lalu,” tukas akun @jeri_alamri.
“haaaa.. kurang huruf 't' gelar si Jokorupt tuh.. lagian lumayan 'telat' juga. Gelar yang lebih prestisius udah doi gapai, kog.. dianugerahkan oleh OCCRP pada Desember 2024,” tulis akun @barasukmasajak.
Kritik tajam lainnya juga menuding bahwa pemberian gelar tersebut hanyalah sebuah sandiwara politik yang sarat dengan pencitraan semu di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik.
“Raja ngibul,” timpal akun @aunksyakur.
Hingga saat ini, unggahan tersebut telah menarik atensi ratusan pengguna internet, di mana akumulasi reaksi dan ratusan komentar yang masuk didominasi oleh kecaman keras terhadap legitimasi pemberian gelar adat tersebut.
Fenomena ini menegaskan adanya jurang yang semakin lebar antara upaya pembangunan citra simbolis pihak tertentu dengan persepsi kritis masyarakat terhadap realitas kekuasaan saat ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
