[GEGER] Nyaris Baku Hantam Rustam dan Mercy Sihombing Ngamuk di DPR saat Ajukan Pemakzulan Gibran

Repelita Jakarta - Ketegangan hebat hingga nyaris terjadi adu fisik mewarnai pintu masuk kompleks parlemen Senayan saat rombongan warga tertahan barisan petugas pengamanan.

Aksi saling dorong dan adu mulut dipicu pembatasan akses bagi masyarakat yang hendak menyampaikan tuntutan hukum secara langsung ke gedung DPR.

Peristiwa tersebut terekam dalam tayangan audiovisual di kanal YouTube Persada Tv yang dirilis pada 12 Oktober 2026.

Pembicara pertama, Rustam, mengungkapkan kekesalannya karena rombongan yang hendak menyerahkan berkas perkara dihadang petugas pengamanan dalam.

Rustam mempertanyakan alasan warga tidak diperbolehkan masuk, padahal kuasa hukum mereka disebut sudah berada di dalam gedung.

Ia juga menantang Ketua DPR Puan Maharani untuk menemui warga dan menjelaskan alasan pembatasan akses tersebut.

Menurut Rustam, kedatangan mereka bertujuan mendampingi kuasa hukum menyampaikan surat kepada anggota DPR, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menurutnya perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum dan kelembagaan.

Rustam menyampaikan dugaan mengenai keabsahan ijazah Gibran serta mempertanyakan kelayakannya menjabat sebagai wakil presiden.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tuduhan yang disampaikan Rustam dalam aksi, bukan kesimpulan hukum yang dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan rekaman tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak ditujukan untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto, melainkan meminta DPR menindaklanjuti persoalan yang mereka persoalkan.

Rustam berharap DPR segera memproses pengaduan setelah kembali menjalankan aktivitasnya secara normal.

Di tengah ketegangan, petugas keamanan berupaya menenangkan massa dan meminta mereka menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung.

Namun, para pengunjuk rasa tetap memprotes pembatasan akses karena merasa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Rustam mempertanyakan dasar pelarangan tersebut dan meminta penanggung jawab pengamanan memberikan penjelasan yang jelas.

Ia juga menyoroti penggunaan uang pajak untuk membiayai lembaga negara dan petugas yang menurutnya seharusnya melayani kepentingan masyarakat.

Rustam kemudian meminta Presiden Prabowo mengondisikan situasi agar DPR dapat menerima aspirasi warga tanpa hambatan.

Pembicara kedua, Mercy Sihombing, turut menyampaikan protes keras terhadap sistem pengamanan berlapis yang diterapkan di pintu masuk kompleks parlemen.

Mercy menjelaskan bahwa rombongan mereka berencana menyampaikan pengaduan kepada DPR melalui pendampingan advokat dan menyerahkan data untuk ditindaklanjuti.

Ia berharap anggota DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata mengikuti kepentingan partai politik.

Mercy juga mempertanyakan alasan warga tidak diperbolehkan masuk ketika kuasa hukum mereka disebut telah berada di dalam gedung.

Menurutnya, keberadaan pengacara tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang memberikan mandat untuk menyampaikan pengaduan.

Ia menegaskan bahwa rombongan bersedia mengikuti ketentuan keamanan dan menjaga ketertiban selama proses penyampaian aspirasi.

Dalam perdebatan tersebut, Mercy berulang kali meminta petugas memberikan kepastian mengenai prosedur masuk dan pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan.

Ia juga memprotes koordinasi antarpihak yang dinilainya tidak jelas karena warga diarahkan berpindah-pindah tanpa memperoleh kepastian.

Mercy menyebut rombongan telah berusaha mengikuti prosedur, termasuk menyiapkan identitas dan pendampingan advokat.

Namun, mereka merasa kesulitan memperoleh akses meskipun tujuan kedatangan disebut hanya untuk menyampaikan pengaduan kepada DPR.

Ia menilai situasi tersebut memperlihatkan persoalan dalam penerimaan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif.

Mercy kembali meminta agar warga diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan menyampaikan tuntutan secara damai.

Setelah perdebatan berlangsung cukup lama, massa akhirnya bersedia bergeser ke area depan ruang persuratan untuk membacakan pernyataan sikap bersama.

Perubahan lokasi itu dilakukan setelah pihak humas DPR menemui perwakilan warga dan bersedia menerima dokumen untuk diproses lebih lanjut.

Pembicara ketiga, Menuk, menyampaikan kritik terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan Gibran dan mendesak DPR menindaklanjuti pengaduan yang mereka ajukan.

Menuk, yang memperkenalkan diri sebagai pengacara dan pendidik selama 16 tahun, menekankan pentingnya kejujuran dalam kepemilikan ijazah.

Ia menyampaikan pandangannya mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran serta meminta lembaga terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Menuk juga mempertanyakan peran aparat pengamanan apabila pembatasan akses justru membuat masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka.

Ia mengatakan bahwa rombongan akhirnya bersedia menyampaikan pengaduan di depan ruang persuratan meskipun tidak diperbolehkan masuk lebih jauh ke dalam gedung.

Menurut Menuk, langkah tersebut menjadi jalan tengah agar dokumen tetap dapat diserahkan tanpa memperpanjang ketegangan di pintu masuk.

Ia meminta anggota DPR yang sedang menjalani masa reses tetap memperhatikan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi.

Menuk menegaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah menyampaikan aspirasi dan meminta tindak lanjut, bukan membuat keributan.

Setelah pihak humas bersedia menemui perwakilan warga, suasana berangsur kondusif dan massa mengikuti arahan untuk berkumpul di area persuratan.

Pertemuan yang sempat diwarnai adu argumen tersebut akhirnya berakhir tertib dengan penyerahan dokumen usulan kepada perwakilan internal gedung DPR. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok