Repelita Jakarta - Pembahasan mendalam mengenai evaluasi kritis terhadap jalannya roda pemerintahan nasional dikaji secara terbuka di dalam sebuah forum diskusi publik.
ADVERTISEMENT
Acara tersebut mengusung tema sentral Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Indonesia Menuju Kebangkrutan Tiada Keadilan dan Rakyat Sengsara.
Berdasarkan publikasi rekaman visual dari kanal YouTube PRESIDEN HARUS SEGERA PERBAIKI SITUASI SEBELUM SITUASI MEMBURUK KARENA IMBAS DARI REZIM SEBELUMNYA!!, agenda ini menghadirkan sejumlah tokoh dan aktivis senior.
Jalannya dialog dipandu secara langsung oleh Sapran Suprano selaku Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat yang bertindak sebagai moderator.
Ketua panitia pelaksana mengawali diskusi dengan menyoroti kemerosotan daya beli masyarakat serta fenomena banyaknya pusat perbelanjaan yang mulai gulung tikar.
Ia juga mengkritisi beban fiskal negara di mana alokasi APBN tersedot besar demi mendanai program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih.
Aktivis senior sekaligus akademisi Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas hadir memberikan analisis tajam mengenai kondisi kestabilan ekonomi makro nasional.
Sri Bintang Pamungkas menyatakan pendapatnya secara langsung yang berbunyi mari sama-sama kita tuntut wakil kita itu untuk berani bersuara itu intinya tuh apakah mereka mau angket atau menyatakan pendapat terserah mereka tapi mereka tidak boleh diam pada kenyataan bahwa republik ini dipimpin oleh seorang wakil presiden yang wakil presidennya ternyata tidak memenuhi syarat menjadi seorang wakil presiden kabinet gemuk ini enggak ada gunanya tapi sekarang bukan lagi gemuk sudah obesitas saya mengeluarkan lagi istilah baru kalau sudah obesitas maka kehidupan kabinet akan bergantung pada dua hal satu pola makannya yang kedua pola dietnya tapi pola diet mereka pola makan mereka just makakin membuat dia semakin gemuk dan rakyat semakin ku kurus.
Ia menilai postur jajaran menteri saat ini diisi oleh perwakilan partai politik hingga memicu ketakutan politik yang berujung pada penambahan komando militer baru.
Pengajar hukum pidana Universitas Ibnu Khaldun Muhammad Syukur Mandar turut menyampaikan pandangan hukum ketatanegaraan yang berbasis pada substansi nilai Pancasila.
Muhammad Syukur Mandar mengingatkan bahwa moralitas dan integritas pengetahuan harus menjadi panduan utama bagi setiap individu penyelenggara negara.
Dirinya menilai bahwa sistem pemilihan umum dan partai politik yang tidak sehat berpotensi melahirkan figur kepemimpinan yang cacat legitimasi di mata publik.
Tokoh agama Ustaz Eka Jaya memaparkan materi penting terkait krisis degradasi akhlak, adab, serta moralitas dari para pemegang kekuasaan.
Ustaz Eka Jaya mengeluarkan argumentasi lisan yang berbunyi jihad yang terbesar adalah berani mengatakan kebenaran pada pemerintah atau pemimpin yang zalim jadi kalau ada pemerintah pemimpin yang zalim yang tidak adil pada rakyatnya maka tampillah para pemuka agama meluruskan bukannya malah nyembah-nyembah datang ke istana bikin buku Islam ala Prabowo ini kan luar biasa.
Ia menyayangkan adanya ketimpangan prioritas kebijakan di mana anggaran negara melimpah untuk program populis, sementara fasilitas sekolah dan jembatan di daerah dibiarkan rusak.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang hadir di tengah acara memberikan ulasan mengenai penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet.
Ray Rangkuti melontarkan kesaksian historis mengenai dinamika parlemen yang berbunyi udah duduk manis jadi anggota DPR melawan akhirnya dicopot udah duduk manis menjadi anggota partai melawan ketua partai akhirnya dicopot juga jadi memang bakat alamnya itu melawan kalau ikut berkuasa ya kayak kawan kita yang baru saja masuk ya kan langsung pamer mobil lah ya kan pamer mobil barulah ya kan.
Ia mendorong agar jajaran anggota legislatif di DPR berani menggulirkan hak angket guna menguji fakta hukum persidangan terkait keabsahan ijazah formal wakil presiden.
Seluruh narasumber sepakat mengimbau lapisan masyarakat sipil dan mahasiswa agar tidak tinggal diam serta terus bersuara kritis demi merawat iklim demokrasi Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
